Jokowi: Tak Ada Toleransi Bagi Penghambat Pengembangan Industri Farmasi Dalam Negeri

Terkait penyegelan PT Harsen, salah satu industri farmasi lokal yang memproduksi obat Ivermectin, Rahmad Handoyo mendukung langkah BPOM tersebut. Namun dia mengingatkan, semua pihak harus diberi hak untuk memproduksi Ivermectin.

"Kalau kemarin itu ada masalah antara BPOM dengan PT Harsen soal Ivermectin, tentu itu ranahnya BPOM. Tapi syukurlah itu sudah selesai dan PT Harsen harus diperbolehkan kembali memproduksi. Tentu tak hanya Indofarma atau Kimia Farma, PT Harsen juga harus diberi hak untuk memproduksi Ivermectin atau obat-obat Covid-19. Menurut saya harus ada asas kesamaan," katanya.

Namun dia mengingatkan, karena ini bukan obat bebas, tentu tidak bisa semua orang bisa mengkonsumsi tanpa pengawasan dari dokter.

"Jangan sampai obatan-obatan keras seperti Ivermectin bisa dibeli bebas tanpa resep dokter," ujar Rahmad.

Senada dengan Rahmad Handoyo, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan berkaitan dengan ketersediaan obat Covid-19, saat ini kerja pemerintah belum maksimal. Dia memberi contoh saat Presiden Jokowi melakukan inspeksi obat-obatan ternyata tidak tersedia obat di beberapa apotik.

"Nah, ini tidak boleh terjadi apalagi pada situasi pandemi. Masyarakat harus memastikan bahwa obat selalu tersedia sehingga mereka bisa mendapatkan perawatan," ujarnya.

Menurutnya pemerintah harus memberikan dukungan kepada semua pihak termasuk swasta untuk memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tapi dengan catatan harus lewat SOP dan tentu di bawah pengawasan BPOM karena ini menyangkut nyawa manusia.

"Proses perizinan dan pengawasan harus berjalan dengan seefektif mungkin karena kondisi saat ini sedang krisis dan darurat. Jangan sampai kebutuhan obat-obatan masyarakat tidak terpenuhi karena proses perizinan dan administrasi yang memakan waktu berminggu-minggu," tegasnya.

Berbicara di video podcast milik Deddy Corbuzier, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), pernah mengklaim keampuhan Ivermectin sebagai obat pasien Covid-19 dengan gejala ringan.

Baca Juga: Isu Reshuffle Usai Pertemuan Jokowi dan Megawati, Pengamat: Presiden Masih Hormati Ketum

LBP mengaku mendapat laporan dari Kepala RS BUMN, dr. Fatimah, yang telah melakukan pengujian terhadap temuan tersebut dan meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memproduksi massal Ivermectin dan menggunakannya sebagai obat Covid-19.

"Delapan bulan lalu saya bicara dengan dr. Fatimah, kepala RS BUMN, waktu gelombang pertama kita pake Ivermectin. Saat itu juga Presiden Trump ngumumin di White House. Lalu saya bilang, cobain aja deh untuk yang ringan-ringan. And it works," kata LBP.

"Sekarang dibikin Pak Erick ngerjain itu, kan paten. Salahnya apa? Untuk orang yang ringan loh ya, kasih itu yang masih saturasi oksigen 95 persen," ujar Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut Binsar Pandjaitan juga menekankan bahwa kebijakan penggunaan Ivermectin sebagai obat Covid-19 lantaran tidak memiliki efek samping berbahaya. Ia juga mengklaim tidak ada korban yang ditemukan akibat mengonsumsi obat tersebut.

"Dokter Fatimah bilang 'Pak sudah kita buktiin, bagus and its work, hajar aja'. Maka saya bilang Erick kirim aja ke pasien yang ringan-ringan itu, wong enggak ada korbannya juga gara-gara itu," ucap LBP.

Seperti diketahui, Ivermectin disebut efektif mencegah masuknya virus corona jenis baru dan telah dipakai oleh banyak negara.