Suara.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan saat ini pembeli favorit Surat Berharga Negara adalah sektor perbankan. Menurut dia ditengah pandemi Covid-19 dan membuat ekonomi lesu perbankan sedikit mengerem menyalurkan kreditnya.
"Dalam kondisi APBN dengan defisitnya meningkat, maka pembiayaannya juga meningkat. Ketika pembiayaan meningkat, maka kita menjual SBN lebih besar dan lebih banyak. Siapa pembeli favorit dari Surat Berharga Negara Republik Indonesia? Pembeli utamanya sekarang ini adalah perbankan," kata Suahasil dalam sebuah webinar, Kamis (26/8/2021).
"Perbankan itu mengakumulasi SBN yang cukup tinggi. Kenapa? karena perbankan memang sedang kesulitan menjalankan fungsi intermediasi saat perekonomian di masyarakat belum stabil,” katanya.
Suahasil menjelaskan ketika Covid-19 merebak, respons kebijakan fiskal pemerintah menjadi instrumen penting dalam rangka penanganan Covid-19 sekaligus upaya pemulihan ekonomi. Hampir semua aspek perekonomian didukung oleh kebijakan fiskal.
“Kalau kita lihat lagi tahun lalu 2020, APBN menjadi betul-betul penyokong dari ekonomi kita. Ketika konsumsinya negatif, investasi negatif, ekspor impor juga dua-duanya negatif, hanya komponen belanja pemerintah dalam APBN yang bisa memberi dampak positif,” katanya.
Dia mengatakan belanja pemerintah merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk menghadapi pandemi, terutama untuk membiayai sektor kesehatan.
"Ini menunjukkan kesiapan pemerintah mengeluarkan sumber daya untuk menangani masalah kesehatan dengan cara menaikkan belanja kesehatan," katanya.
Fokus kedua pada belanja pemerintah adalah perlindungan sosial. Wamenkeu mengatakan bahwa ketika terjadi pembatasan mobilitas masyarakat guna menekan penyebaran Covid, maka anggaran perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan.
“Program-programnya ada PKH kita tambah, kita tambah bantuan pangan non tunai, kita buat kartu prakerja, kita buatkan berbagai macam program yang lain dan kita terus pantau bagaimana leveling-nya itu,” katanya.
Baca Juga: Wamenkeu Suahasil Nazara: Kami Tidak Ada Niat Memungut PPN Sembako
Menurut dia pemerintah daerah harus melakukan refocusing anggaran untuk fokus utama pada penanganan Covid dan kesehatan serta menandai anggaran daerah untuk kesehatan.
Berita Terkait
-
Program MBG Habiskan Anggaran Rp 52,9 Triliun, Baru Terserap 74,6% per Desember 2025
-
Kemenkeu Sentil Pemda Buntut Dana 'Nganggur' di Bank Tembus Rp 218,2 Triliun per November
-
Purbaya Mudahkan Dana Transfer ke Daerah Terdampak Bencana Rp 43,8 Triliun Tahun Depan
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
Realisasi PNBP Tembus Rp 444,9 Triliun per November 2025, Anjlok 14,8%
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Pemilik Pagar Laut Tangerang yang Ramai Dibahas Pandji Pragiwaksono
-
IHSG Melesat di Awal Perdagangan 2026, Tembus Level 8.676
-
Pemulihan Dipacu, Warga Aceh Segera Tempati Hunian Sementara Berstandar Layak
-
Harga Emas Antam Merosot di Tahun Baru, Hari Ini Dipatok Rp 2.488.000 per Gram
-
Alami Gagal Bayar, Ini Sanksi yang Diberikan OJK untuk Dana Syariah Indonesia
-
Dana Syariah Indonesia Kena Sanksi OJK, Gimana Nasib Uang Lender?
-
Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas Tahun 2026, Menkeu Buka Suara
-
Duo Aguan-Salim Perkuat Cengkeraman di PANI, Bagaimana Prospeknya?
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026