Suara.com - APBN yang dianggap sempat terguncang kini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada cara untuk menyehatkan APBN guna menjaga perekonomian yang tertekan akibat COVID-19.
“APBN perlu secara berangsur-angsur dikonsolidasikan. Tahun lalu saat ekonomi mengalami guncangan kontraksi 2,1 persen, APBN mencoba mendorong ekonomi agar naik dengan defisit 6,1 persen,” katanya dalam acara Kuliah Umum FEB Universitas Padjajaran di Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Ia melanjutkan, salah satu cara agar APBN dapat sehat kembali adalah pendapatan negara harus semakin diperbaiki yakni melalui reformasi di bidang perpajakan.
Penerimaan pajak tahun lalu sangat tertekan dengan kontraksi hingga 19,7 persen (yoy) yakni hanya Rp1.070 triliun atau 89,3 persen dari target Rp1.198,8 triliun karena seluruh realisasi komponennya juga mengalami kontraksi.
“Penerimaan pajak kita merosot karena wajib pajak kita mengalami kesusahan,” ujarnya.
Selain mendorong penerimaan pajak, cara lain untuk menyehatkan APBN adalah dengan memperbaiki kualitas belanja baik pusat maupun daerah.
Menurutnya, belanja negara harus semakin diperbaiki, efisien, efektif, tidak tumpang tindih, tidak dikorupsi sekaligus pembiayaan utang harus semakin diturunkan.
Ia menuturkan APBN harus mulai disehatkan karena defisit harus dikembalikan ke level 3 persen pada 2023 setelah diperbolehkan di atas 3 persen mulai 2020 sampai 2022 untuk menopang pemulihan ekonomi.
Meski demikian, ia memastikan APBN akan terus bersifat responsif dan fleksibel untuk menjaga momentum pemulihan yang mulai terjadi pada tahun ini.
Baca Juga: Berkas Rampung, Angin Prayitno Aji Segera Diadili di PN Tipikor Jakarta
Ia menegaskan, sifat APBN yang fleksibel bukan berarti sembrono atau semena-mena dalam mengatur keuangan negara melainkan karena tantangan yang masih sangat tinggi dan selalu berubah.
APBN akan tetap hadir untuk membantu masyarakat, melindungi dari sisi ancaman kesehatan, mengurangi tekanan rumah tangga terutama kelompok paling rentan, dan mendorong dunia usaha.
“Namun apa kah itu kita sembrono? Wong kita juga terus menyampaikan ke publik, DPR, dan kita diawasi BPK. Kita juga terus dinilai para pengamat ekonomi,” jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
APBN Tekor Rp 695,1 T, Purbaya Klaim Ekonomi RI Masih Aman: Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam
-
Dukung Dasco soal Tunda Impor Mobil Pikap India, Kadin: Nanti Jadi Bangkai
-
Purbaya Perpanjang Dana SAL Rp 200 T hingga 6 Bulan: Bank Tak Perlu Khawatir!
-
OJK Tabuh Genderang Perang! Influencer Saham 'Nakal' Terancam Sanksi Berat
-
Perang Cashback Ramadan 2026 Memanas, Platform Adu Strategi Gaet Pengguna
-
Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara
-
Pelindo Ganti Jajaran Direksi, Mantan Bos Pertamina Jadi Dirut
-
HIPMI Jaya dan Jabar Targetkan Perputaran Uang Rp500 Miliar
-
Harga Tembus Rp100 Ribu di Ramadan, Kementan Guyur 1,7 Ton Cabai ke Pasar Induk Kramat Jati
-
Menko Zulhas Ungkap Proyek Waste-to-Energy Besutan Danantara Cuma Beresin 20 Persen Masalah Sampah