Suara.com - Dalam acara webinar kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kepada para mahasiswa mengenai kenapa utang pemerintah meningkat di tengah pandemi Covid-19.
Akibat pandemi, kata Sri, hampir seluruh kegiatan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup hebat. Bahkan tumbuh negatif karena kondisi ekonomi yang tidak baik, penerimaan negara pun terkena imbas. Penerimaan sektor perpajakan ikut menurun drastis.
"UU nomor dua kita memang dibolehkan memiliki defisit di atas tiga persen, namun tentu ini akan menimbulkan tadi yang disebut pembiayaan dan utang negara yang meningkat," kata Sri Mulyani.
Bahkan akibat dari pandemi, defisit APBN tahun ini diprediksi mencapai 5,7 persen dari produk domestik bruto, alhasil untuk menutup defisit tersebut pemerintah terus melakukan penarikan utang dengan sejumlah cara seperti penerbitan surat utang negara hingga pinjaman baik multilateral hingga bilateral.
Untuk terus memperbaiki defisit sektor penerimaan perpajakan harus terus digenjot, salah satunya dengan melakukan reformasi struktural dibidang perpajakan.
"Kita harus menyehatkan APBN, artinya pendapatan negara harus semakin diperbaiki makanya ada reformasi di bidang perpajakan," kata dia.
Kualitas belanja juga harus diperbaiki terutama belanja negara dan daerah yang benar-benar efektif, sehingga tidak ada anggaran yang berakhir sia-sia.
"Kalau kita bicara tentang belanja negara maka kualitas belanja negara pusat dan daerah semuanya harus makin diperbaiki efisien, efektif tidak tumpang tindih dan tentu tidak dikorupsi dan pembiayaan utang harus semakin diturunkan dengan demikian postur APBN akan menjadi kembali sehat," katanya.
Dari data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia pada akhir Mei 2021 mencapai Rp6.418 triliun, dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 40,49 persen. Meski posisi utang mengalami kenaikan, namun rasio utang terhadap PDB pada Mei lalu tercatat lebih rendah dibanding April 2021 yang sebesar 41,28 persen.
Baca Juga: Bocorkan Cara Perbaiki APBN, Sri Mulyani Singgung Penerimaan Pajak
Berita Terkait
-
Lama Tak Ada Kabar, Sri Mulyani Ternyata Punya Pekerjaan Baru di Luar Negeri
-
IHSG Cetak 22 Rekor Sepanjang 2025, 1 Kali Era Sri Mulyani dan 21 Kali Era Menkeu Purbaya
-
Purbaya Ungkap Alasan Sebenarnya Ekonomi Indonesia Tertahan di Awal Tahun
-
Sebut 'Salah Urus', Purbaya Bongkar Ekonomi 2025 Alami Perlambatan Hingga 8 Bulan
-
Purbaya Sebut Ekonomi RI Lambat 8 Bulan Pertama 2025 karena Salah Urus, Sindir Sri Mulyani?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur