Suara.com - Dalam acara webinar kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kepada para mahasiswa mengenai kenapa utang pemerintah meningkat di tengah pandemi Covid-19.
Akibat pandemi, kata Sri, hampir seluruh kegiatan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup hebat. Bahkan tumbuh negatif karena kondisi ekonomi yang tidak baik, penerimaan negara pun terkena imbas. Penerimaan sektor perpajakan ikut menurun drastis.
"UU nomor dua kita memang dibolehkan memiliki defisit di atas tiga persen, namun tentu ini akan menimbulkan tadi yang disebut pembiayaan dan utang negara yang meningkat," kata Sri Mulyani.
Bahkan akibat dari pandemi, defisit APBN tahun ini diprediksi mencapai 5,7 persen dari produk domestik bruto, alhasil untuk menutup defisit tersebut pemerintah terus melakukan penarikan utang dengan sejumlah cara seperti penerbitan surat utang negara hingga pinjaman baik multilateral hingga bilateral.
Untuk terus memperbaiki defisit sektor penerimaan perpajakan harus terus digenjot, salah satunya dengan melakukan reformasi struktural dibidang perpajakan.
"Kita harus menyehatkan APBN, artinya pendapatan negara harus semakin diperbaiki makanya ada reformasi di bidang perpajakan," kata dia.
Kualitas belanja juga harus diperbaiki terutama belanja negara dan daerah yang benar-benar efektif, sehingga tidak ada anggaran yang berakhir sia-sia.
"Kalau kita bicara tentang belanja negara maka kualitas belanja negara pusat dan daerah semuanya harus makin diperbaiki efisien, efektif tidak tumpang tindih dan tentu tidak dikorupsi dan pembiayaan utang harus semakin diturunkan dengan demikian postur APBN akan menjadi kembali sehat," katanya.
Dari data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia pada akhir Mei 2021 mencapai Rp6.418 triliun, dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 40,49 persen. Meski posisi utang mengalami kenaikan, namun rasio utang terhadap PDB pada Mei lalu tercatat lebih rendah dibanding April 2021 yang sebesar 41,28 persen.
Baca Juga: Bocorkan Cara Perbaiki APBN, Sri Mulyani Singgung Penerimaan Pajak
Berita Terkait
-
7 Bulan Menjabat, Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Naik Rp18,2 M dan Tak Memiliki Utang
-
Belum Kering Lisan Sri Mulyani, Kini S&P Sudah Pasang Alarm Bahaya buat Fiskal RI
-
Sri Mulyani Tak Ingin Indonesia Khianati Disiplin Fiskal
-
Takut Bernasib Sama dengan Sri Mulyani, Purbaya Langsung Buru-buru Klarifikasi soal Guru Honorer
-
Kekayaan Jokowi dan Sri Mulyani yang Namanya Muncul di Epstein Files
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Turun di Bawah 100 Dolar Imbas Perkembangan 'Positif' Nego Perang Iran
-
Krisis Global? Tabungan Orang Kaya Semakin Gemuk
-
Lebih Rentan Meledak, Distribusi CNG Lebih Baik Lewat Jargas
-
Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
-
Harga MinyaKita Mahal, Pedagang: Mending Beli Minyak Goreng yang Lain!
-
Laba Bank Jago Melonjak 42 Persen di Kuartal I 2026, Tiga Arahan Jadi Kunci
-
Dorong Reintegrasi Sosial, Kemnaker Siapkan Akses Kerja bagi Eks Warga Binaan
-
Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Bukti BRI Berpihak pada Rakyat
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun
-
Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women in Business Leadership 2026