Suara.com - Kementerian BUMN berharap Pasar Digital (PaDI) UMKM bisa jadi solusi bagi para pelaku UMKM di Indonesia.
"Hal ini sebagai wujud PaDI UMKM terus melakukan peningkatan dan ke depan PaDI UMKM diharapkan akan menjadi one stop solution bagi UMKM," ujar Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita, Senin (6/9/2021).
PaDI UMKM Virtual Expo 2021 Batch 2 adalah merupakan pameran yang dilakukan secara virtual dengan menampilkan ragam produk dari tujuh mitra pengampu UMKM , yang diikuti 98 BUMN dan anak perusahaannya.
"Dapat kami juga laporkan bahwa UMKM yang mengikuti PaDI UMKM Virtual Expo 2021 Batch 2 kali ini adalah sebanyak 295 UMKM atau bertambah sebanyak 51 UMKM dibandingkan pelaksanaannya sebelumnya," kata Loto.
loto mengatakan, lebih dari 5.000 pembeli dari 58 BUMN yang sudah siap mengunjungi gerai UMKM, guna melakukan eksplorasi serta transaksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMN.
Sementara 40 BUMN lainnya sedang bersiap untuk mengimplementasikan PaDI UMKM sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir.
Merujuk pada evaluasi pelaksanaan sebelumnya, dalam penyelenggaraan kali ini dilakukan penyempurnaan dalam hal penataan tempat pameran, yang kali ini dibagi berdasarkan 8 kategori produk, sehingga akan lebih memudahkan pengunjung dalam melihat dan membandingkan produk-produk yang ada.
Delapan kategori yang dimaksud adalah infrastruktur dan material bangunan, peralatan tulis dan percetakan, elektronik, furnitur dan dekorasi rumah, agro serta makanan dan minuman, produk kreatif, pengadaan sewa dan perawatan, dan jasa.
Selain pameran juga akan juga diselenggarakan 20 agenda webinar yang akan diisi oleh BUMN, mitra pengampu UMKM, serta beberapa pihak eksternal lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM, serta narasumber dari hukum online.
Baca Juga: Miris! BLT UMKM di Banyuwangi Diduga 'Disunat' Oknum Ormas hingga Parpol
"Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan PaDI UMKM virtual expo tersebut makin membawa manfaat yang lebih komprehensif, tidak hanya dapat memberi peluang peningkatan perolehan transaksi, namun juga mendapatkan pemahaman, edukasi seputar kebijakan layanan maupun pembiayaan khususnya yang berkaitan dengan UMKM," kata Loto Srinaita.
Berita Terkait
-
Daftar Online BPUM 2021: Syarat Dapat BLT UMKM dan Linknya
-
Erick Thohir Tegaskan ke BUMN Bahwa UMKM Bukan Saingan
-
Blibli Pecahkan Rekor Festival Kuliner Daring dengan UMKM Terbanyak
-
Ini Harapan Menparekraf Sandiaga Uno kepada Pelaku UMKM Jakarta Utara
-
Banyak UMKM Didatangi Debt Collector, KADIN DIY Buka Posko Aduan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis
-
CORE: Ekonomi Indonesia 2026 Resilien, Tapi Akselerasi Tertahan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut
-
Pengusaha Kakao Lokal Minta Insentif ke Pemerintah, Suku Bunga Bisa Tembus 12%
-
7 Kontroversi Bandara Morowali: Diresmikan Jokowi, Punya 'Kedaulatan' Sendiri?
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
ESDM: Tahun Depan SPBU Swasta Bisa Impor BBM Sendiri Tanpa Bantuan Pertamina
-
Pemerintah Tak Perlu Buru-buru soal Tudingan Impor Beras Ilegal di Sabang
-
Dua Program Flagship Prabowo Bayangi Keseimbangan APBN 2026 dan Stabilitas Fiskal