Suara.com - Polemik desain pembangunan lanjutan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIIB yang menyentuh lahan aset Kota Bogor dalam program strategis pembangunan infrastruktur, kini Pemkot Bogor menawarkan win-win solution.
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, perubahan desain pembangunan lanjutan jalan tol BORR Seksi IIIB yang mengenai lokasi lahan dari rencana tiga program strategis pembangunan infrastruktur Pemkot Bogor.
Syarifah menyebut, ketiga rencana program strategis pembangunan infrastruktur tersebut adalah, rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Tempat Pengelolaan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R), serta Kompleks Sport Centre dan Wisma Atlet.
Lokasi dari ketiga rencana program strategis pembangunan infrastruktur itu berada di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
Lebih jauh, ia menjelaskan, Pemkot Bogor sudah bertemu dengan pimpinan PT Marga Sarana Jabar (MSJ) sebagai pengelola jalan tol BORR yang sedang melakukan perubahan desain rencana pembangunan lanjutan jalan tol pada seksi IIIB, ruas Kedung Badak-Simpang Yasmin sepanjang 2,65 km.
"Untuk jalan tol di perempatan jalan, yang dibangun 'junction' ada perubahan desain karena posisinya digeser," katanya, dikutip dari Antara.
Syarifah berpendapat, lantaran adanya pergeseran posisi jalan tol layang itu, maka sumbu perempatan tol layang itu juga bergeser.
"Dampak dari pergeseran itu mengenai lahan aset Kota Bogor yang direncanakan untuk pembangunan program strategis," katanya.
Syarifah menjelaskan, "junction" atau perempatan tol layang itu nantinya menghubungkan jalan tol BORR ke berbagai arah, seperti ke jalan tol Tol Depok-Antasari, ke Dramaga hingga ke Sukabumi, ke Bandung dan lainnya.
Baca Juga: Kisah Miliarder Baru Klaten yang Bangun Sekolah Gratis dari Uang Ganti Rugi Proyek Tol
Pemkot Bogor dan PT Marga Sarana Jabar, kata dia, sudah survei ke lapangan untuk memastikan lokasi rencana pembangunan lanjutan jalan tol BORR tersebut.
"Pada survei lapangan itu diketahui, ternyata adanya pergeseran desain itu menyentuh lahan yang menjadi lokasi rencana pembangunan strategis Kota Bogor," ujar dia.
Menurut Syarifah, karena pembangunan jalan tol itu program pemerintah pusat dan merupakan jalan nasional, Kota Bogor harus mendukung, dengan syarat ada solusi yang saling mengantungkan.
"Kami meminta ada win-win solution, karena Kota Bogor juga memiliki perencanaan pembangunan di lokasi itu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Galian Gorong-gorong Pekayon Bikin 3 Wilayah PLN Mati Lampu
-
Kunjungi Bone Bolango, Wamen ATR/Waka BPN Pastikan Pelaksanaan Proyek Berjalan Lancar
-
Kasus Proyek Stadion Mandala Krida, KPK Periksa Dirut Arsigraphi Sugiharto Hari Ini
-
Mulai 4 Oktober, Pemkot Bogor Bakal Razia Pelajar Berkerumun
-
Mantan Kepala Kebun Raya Indonesia Tulis Surat Terbuka, Ini Isinya
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?