Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga 15 Oktober 2021, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 telah mencapai Rp428,21 triliun atau telah mencapai 57,5 persen dari pagu sebesar Rp744,44 triliun.
Progres signifikan terjadi khususnya pada kluster kesehatan dan perlindungan sosial.
Sri merinci untuk program kesehatan telah terealisasi sebesar Rp115,84 triliun atau mencapai 53,9 persen dari pagu Rp214,96 triliun.
"Penggunaannya untuk pembangunan RS darurat Asrama Haji Pondok Gede hingga Pembagian paket obat untuk masyarakat," kata Sri Mulyani dalam webinar Sinergi Pengawasan Nasional Program PC-PEN 2021, Kamis (21/10/2021).
Selain itu, juga diperuntukkan untuk biaya perawatan 580,29 ribu pasien, insentif tenaga kesehatan 1,26 juta di tingkat pusat dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan sebanyak 446 orang. Selain itu, juga terkait pengadaan 121,41 juta dosis vaksin.
Sri Mulyani turut menyampaikan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran kesehatan PEN tahun ini juga melonjak sangat tinggi. Jika pada tahun sebelumnya di bawah Rp60 triliun, kini pagu anggaran kesehatan mencapai Rp214,96 triliun.
"Sampai dengan hari ini, realisasinya telah mencapai Rp115.84 triliun," katanya.
Untuk kluster lainnya, realisasi perlindungan sosial saat ini sudah mencapai Rp122,47 triliun atau 65,6 persen dari pagu Rp186,64 triliun, program prioritas sebesar Rp67 triliun atau 56,8 persen dari pagu Rp117,94 triliun.
Selanjutnya dukungan UMKM dan korporasi Rp62,60 triliun atau 38,5 persen dari pagu Rp162,40 triliun, serta insentif usaha Rp60,31 triliun atau 96 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani Tak Ingin Anggaran Penanggulangan Covid-19 Diselewengkan Lagi
Berita Terkait
-
Purbaya Bongkar Masalah Era Sri Mulyani, Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sulit Kerja Sama
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 646,3 T di April 2026, Purbaya Pamer Capaian Minus Era Sri Mulyani
-
Pamer Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Purbaya Bandingkan Kinerja dengan Sri Mulyani
-
Purbaya Hapus Kebijakan Tax Amnesty Sri Mulyani, Bahaya untuk Pegawai Pajak
-
7 Bulan Menjabat, Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Naik Rp18,2 M dan Tak Memiliki Utang
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026