Suara.com - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus melakukan perlawanan terhadap kampanye hitam atas komoditas sawit. Sebagai produsen crude palm oil/CPO dunia Indonesia dan Malaysia merasa dirugikan atas kampanye hitam tersebut.
Apalagi saat ini harga minyak sawit dunia sedang naik-naiknya sehingga kampanye hitam tersebut dikhawatirkan berdampak pada kinerja ekonomi kedua negara tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi atau Senior Officials Meeting (SOM) ke-22 Dewan Negara-negara Produsen Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
"CPOPC perlu memberikan perhatian serius dan merumuskan strategi yang lebih efektif bagi negara-negara produsen minyak sawit untuk menjawab tantangan tersebut," katanya dalam keterangan persnya, Minggu (24/10/2021).
Dia mengaku prihatin dengan kampanye hitam terhadap sawit yang kian masif dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dan regulasi yang menghambat produksi dan perdagangan minyak sawit khususnya di Uni Eropa.
Karena itu, dia menyambut baik kemajuan yang dibuat oleh Komite Ilmiah karena studi dan penelitian berbasis sains harus lebih dipromosikan dalam melawan kampanye negatif terhadap minyak sawit berkelanjutan.
Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini tren harga sawit positif, sejalan dengan pertumbuhan permintaan minyak sawit dan tren kenaikan minyak sawit secara umum. Namun, negara produsen mengantisipasi kemungkinan siklus harga CPO melalui peningkatan konsumsi domestik sebagai bagian dari alat manajemen permintaan.
"Pengelolaan harga minyak sawit berkelanjutan dapat dicapai dengan penerapan program biodiesel," terangnya.
Semenatara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia YBhg. Datuk Ravi Muthayah juga menyambut baik kenaikan harga minyak sawit mentah sejak Juni 2020. Namun, dia juga prihatin dengan serangan terhadap sawit tidak pernah surut.
Baca Juga: Kasus Bupati Kuantan Singingi, KPK Sita Catatan Keuangan dari 3 Lokasi di Pekanbaru
Berkaitan dengan itu, Ravi Muthayah meminta CPOPC untuk melipatgandakan upaya dalam memberikan narasi yang lebih kuat untuk memerangi kampanye negatif.
Menurutnya, negara-negara penghasil minyak sawit tidak boleh berpuas diri dan lengah dengan kompetitor, dan harus menjunjung tinggi keberlanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Dia juga sepakat Musdhalifah bahwa perlu penelitian yang ofensif untuk membandingkan minyak sawit dengan minyak nabati lainnya.
Datuk Ravi secara khusus menyatakan dukungan kuat negaranya untuk adopsi Kerangka Kerja Global dari Prinsip untuk Minyak Sawit Berkelanjutan sebagai prinsip panduan bagi negara-negara penghasil minyak sawit yang masuk menjadi anggota dan sebagai contoh untuk tanaman minyak nabati lainnya.
Berita Terkait
-
Ekspor Ampas Sawit Asal Sumut ke Pasar Internasional Meningkat
-
Kasus Bupati Kuantan Singingi, KPK Sita Catatan Keuangan dari 3 Lokasi di Pekanbaru
-
Harga Sawit Meroket, Petani di Riau Keluhkan Kenaikan Harga Pupuk
-
Presiden Jokowi: Hilirisasi dan Industrialisasi Kelapa Sawit Penting
-
Jokowi dan Para Menteri Dapat Batik yang Dibuat dari Bahan Baku Sawit
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Lantik 14 Pejabat Baru, Mendag Budi Santoso: Bikin Kebijakan yang Berdampak ke Masyarakat
-
Purbaya Klaim BI Tetap Independen Meski Keponakan Prabowo Masuk Calon Deputi Gubernur
-
Perkuat Investasi Bisnis Indonesia-Korea, KB Bank Gelar 2026 Indonesian Day Business Forum di Seoul
-
Demi Kebutuhan Pabrik, DPR Desak ESDM Beri Tambahan Kuota RKAB ke Vale
-
Harga Jadi Tantangan, PT Vale Catatkan Pendapatan USD 902 Juta
-
Bocoran Menkeu Purbaya: Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI, Tukar Wamenkeu ke Juda Agung
-
Hanya Dapat 30%, Vale Mohon-mohon ke ESDM Agar Tambahkan Kuota RKAB 2026
-
Kementerian PU Rilis Portal Data Real Time Penanganan Bencana Sumatera
-
Antam Duga 6 Korban Tewas di Pongkor Akibat Tambang Ilegal
-
Sinkronisasi dengan BI Rate, LPS Tunda Pengumuman Tingkat Bunga Penjaminan