Suara.com - Pandemi Covid-19 memberikan implikasi di bidang sosial, ekonomi, keuangan, hingga berpotensi memperlebar ketimpangan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia sejak awal merespons pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan yang fokus kepada menyelamatkan rakyat dari ancaman di bidang kesehatan dan memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama yang paling rentan.
"Kebijakan fiskal benar-benar dirancang agar kita bisa memanfaatkan situasi luar biasa ini dengan kebijakan yang juga extraordinary. Pada saat yang sama, kami juga sangat menyadari bahwa ini tidak dapat dilanjutkan dan itulah mengapa kami juga harus memikirkan dalam jangka menengah bagaimana kami akan keluar dari situasi yang luar biasa ini,” ujar Menkeu secara daring dalam The 28th APEC Finance Ministers’ Meeting, ditulis Minggu (24/10/2021).
APBN dirancang untuk fokus pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat dengan tetap responsif, fleksibel dan antisipatif menghadapi risiko ketidakpastian.
“Kebijakan kami fokus pada kesehatan, termasuk vaksinasi. Saat ini, kami menargetkan 208 juta populasi kami untuk divaksinasi dan kami telah mencapai 173 juta. Akses vaksin dan kecepatan vaksinasi akan menjadi sangat penting,” kata Menkeu.
Ekspansi fiskal fokus pada jaring pengaman sosial, yang tidak hanya memberikan dukungan sosial biasa, tetapi juga yang berpotensi menciptakan ketimpangan. APBN terus bekerja keras untuk menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
“Dukungan dalam hal subsidi listrik, serta koneksi internet sangat penting di masa pandemi ini,” ujar Menkeu.
Serangkaian kebijakan fiskal di masa pandemi yang dilakukan Indonesia meliputi extraordinary dan reopening policy (2020), recovery dan reform policy (2021 dan 2022), serta fiscal consolidation policy (2023).
Pemerintah optimis konsolidasi fiskal secara bertahap disertai reformasi fiskal dapat dilakukan sesuai rencana sehingga defisit akan kembali ke maksimal 3 persen PDB di 2023.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pajak Karbon Jadi Momentum Pembenahan Struktural
“Ekspansi fiskal kami yang luar biasa hanya 3 tahun. Harapannya pada saat itu, kami akan dapat mengkonsolidasikan fiskal dan kembali normal dengan kebijakan kehati-hatian fiskal,” kata Menkeu.
Tag
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Sebut Pajak Karbon Jadi Momentum Pembenahan Struktural
-
Menkeu Sri Mulyani Tak Ingin Situasi Genting Akibat Covid-19 Dimanfaatkan untuk Korupsi
-
Hingga 15 Oktober 2021, Realisasi Anggaran PEN Capai Rp428 Triliun
-
Sri Mulyani Tak Ingin Anggaran Penanggulangan Covid-19 Diselewengkan Lagi
-
Menkeu Sri Mulyani Wanti-wanti, Pandemi Covid-19 Bukan Yang Pertama dan Terakhir
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026