Suara.com - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memasang target Investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp 1.200 Triliun.
Target tersebut kata Bahlil untuk memastikan jalur pertumbuhan ekonomi kembali berada di 5 persen.
"Tahun depan Rp1.200 triliun ini angka yang ngeri-ngeri sedap," kata Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11/2021).
Bahlil mengatakan target ini naik tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya dipatok Rp900 Triliun atas usulan Presiden Joko Widodo.
Dirinya pun optimistis angka tersebut tercapai, mengingat prospek ekonomi kedepannya bakal makin cerah, selain itu reformasi yang dilakukan pemerintah dalam membenahi sejumlah regulasi terkait investasi disinyalir juga akan mendongkrak arus investasi yang masuk.
Oleh karena itu, agar investasi berjalan lancar. Kementerian Investasi menjalankan 5 langkah untuk memfasilitasi investor. Pertama, promosi meyakinkan investor bahwa Indonesia ramah terhadap investasi.
Strategi kedua, membantu layanan perizinan yang tertuang dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Single Submission (OSS) secara online.
"Kalau kita urus izin di Kementerian lembaga di Republik Indonesia dulunya kita tidak tahu berapa lama, luar biasa persoalannya dengan lahirnya undang-undang cipta kerja yang ada. itu insya Allah akan memudahkan kita semua," ujarnya.
Ketiga, membantu financial closing. Keempat, memberikan layanan end to end kepada investor sampai realisasi investasi. Kelima, membantu investor sampai tahap produksi.
Baca Juga: Anggaran DPMPTSP Tahun Ini Naik, Menteri Bahlil Kembali Minta Tambahan Dari Menkeu
"Kita akan bantu juga negara akan hadir untuk membantu proses financial closing kalau itu dibutuhkan, lalu kita bantu lagi sampai dengan eksekusi konstruksi di lapangan kalau ada yang ganggu tanahnya nggak jelas, ada persoalan apa gitu sampai kita bantu dia sampai dia berproduksi secara end to end," ucapnya.
Selain itu, Bahlil juga meminta tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pasalnya kata Bahlil, Kementerian Investasi memiliki target investasi yang sangat besar yang dibebankan kepada kementeriannya.
"Tambahan (anggaran) DAK ini, diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi daerah sekaligus perbaikan kinerja," kata Bahlil.
Dia mengatakan, perbaikan kinerja DPMPTSP saat ini, tidak lepas dari pemberian DAK non-fisik yang bisa digunakan. Tahun ini DAK bagi DPMPTSP mencapai Rp260 triliun. Angka ini meningkat dari Rp227 triliun dari tahun lalu.
"Kita harus berterimakasih kepada Ibu Menkeu. Kalau bisa ditambah lagi," katanya.
Dia masih ingat betul, sebelum adanya tambahan anggaran DAK pada saat rapat kerja pertama DPMPTSP dikategorikan menjadi kelas nomor empat. Ini karena tidak adanya kepala dinas yang mumpuni di bidangnya.
"Kadang-kadang guru jadi kepala dinasnya sakit miskin yaitu kepala dinas," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Kentang hingga Wortel Lokal Siap Masuk Dapur MBG, Pendapatan Petani Lokal Berpotensi Naik
-
Komisi IV DPR Bersama Bulog Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Klaten
-
Emas di Rumah Jampidsus Lebih Berat dari Emas Monas
-
Kuota Produksi Batubara Akan Ditambah untuk Suap Pembangkit Listrik PLN
-
OJK: Konsumen Bisa Tuntut Finfluencer Secara Hukum
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Tambahan Kuota Produksi Nikel
-
Belanja Subsidi & Kompensasi Naik 44% ke Rp 233 T, Purbaya Akui Gegara BBM hingga Pelemahan Rupiah
-
Purbaya Kenang Tragedi Montara 2009, Janjikan Ganti Rugi ke Warga NTT
-
Masa Depan Koperasi di Era Digital Kini di Tangan Gen Z
-
Airlangga Bongkar Proyek Data Center Raksasa, Nvidia hingga Big Tech Masuk RI