Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diagendakan segera membangun Bandara Loleo pada 2022 nanti, sesuai pernyataan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara.
Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan Daud Muhammad, Pemkot Tikep bersama Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara mendatangi undangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membicarakan kesiapan infrastruktur Bandara Loleo.
"Dari undangan itu, salah satu yang dibicarakan adalah infrastruktur Bandara Loleo yang direncanakan dibangun oleh Kementerian Perhubungan," kata Daud.
Ia menjelaskan, Menteri Perhubungan telah menyepakati pembangunan jalur transportasi di Maluku Utara, diantaranya tiga pelabuhan dan satu Bandara dan dalam pertemuan yang disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, bahwa Bandara Loleo akan dibangun pada tahun 2022 oleh Kementerian Perhubungan.
Dengan demikian, pada Januari 2022 nanti Dirjen Perhubungan Udara akan meninjau lokasi pembangunan Bandara Loleo Sofifi.
Selain itu, pada Januari nanti, Dirjen Perhubungan Udara akan meninjau lokasi Bandara, karena Loleo itu sangat strategis. Posisinya di tengah, arah dari selatan, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah.
Sementara di sisi Utara ada Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat dan Pulau Morotai, sementara untuk arah ke Barat ada Kota Tidore dan Ternate.
Bahkan, di sela-sela pertemuan itu juga, dirinya ditanyakan tentang tanah dan lokasi Bandara rata atau tidak, sedangkan tanah dan lokasi Bandara, sudah ada akses jalan masuk dan akses dari Sofifi ke Loleo jarak tempuh hanya 30 kilometer.
"Penjelasan itu, Menteri Perhubungan meresponnya dan dipastikan Bandara Loleo Sofifi akan dibangun pada tahun 2022 mendatang oleh Kementerian Perhubungan.
Baca Juga: Tim PUPR Ambil Contoh Tanah di Lokasi Terputusnya Jembatan Perak Lumajang
Pada saat ditanyakan terkait dengan status lahan, Daud menambahkan, lahan tersebut lahan eks PNP yang sudah bersertifikat dan lahannya milik masyarakat dan akan dilakukan pembebasan lahan dari Pemkot Tikep.
Berita Terkait
-
Diingat, Ini Kebijakan Ganjil Genap Tol saat Nataru 2022
-
Sebelum Liburan Nataru, Pastikan Sudah Vaksin Dua Kali dan Antigen
-
Syarat Naik Pesawat Dalam dan Luar Negeri, PCR Berlaku 3 x 24 Jam Hingga Karantina
-
Yuk Liburan, Selama Natal dan Tahun Baru 2022 Tak Ada Penyekatan
-
Tim PUPR Ambil Contoh Tanah di Lokasi Terputusnya Jembatan Perak Lumajang
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
BRI Dorong Inklusi Keuangan dan UMKM Lewat Teras Kapal di 4 Wilayah Kepulauan
-
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris PT Telkom
-
Borong Penghargaan HR Asia 2026, PT Pegadaian Jadi Best Company to Work For in Asia untuk ke-8 Kali
-
Dorong Kenyamanan Wisata Bali, BTN Ekspansif Dorong Bale Untuk Permudah Transaksi
-
RUPS PT Telkom Setujui Dividen Rp21,9 Triliun dan Buyback Saham Rp4 Triliun
-
Hak Ekspor CPO Milik Eksportir Masih Berlaku, Tak Direbut PT DSI
-
OJK dan CFX Dorong Inovasi dan Regulasi Adaptif di Industri Aset Kripto
-
CFX Gandeng Sejumlah Perguruan Tinggi Perkuat Literasi Aset Kripto dan Blockchain Nasional
-
IDRX: Stablecoin Rupiah Penting untuk Menjaga Kedaulatan Digital Indonesia
-
Regulasi Kripto Sudah di Level UU, DPR Sebut Indonesia Selangkah Lebih Maju