Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diagendakan segera membangun Bandara Loleo pada 2022 nanti, sesuai pernyataan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara.
Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan Daud Muhammad, Pemkot Tikep bersama Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara mendatangi undangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membicarakan kesiapan infrastruktur Bandara Loleo.
"Dari undangan itu, salah satu yang dibicarakan adalah infrastruktur Bandara Loleo yang direncanakan dibangun oleh Kementerian Perhubungan," kata Daud.
Ia menjelaskan, Menteri Perhubungan telah menyepakati pembangunan jalur transportasi di Maluku Utara, diantaranya tiga pelabuhan dan satu Bandara dan dalam pertemuan yang disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, bahwa Bandara Loleo akan dibangun pada tahun 2022 oleh Kementerian Perhubungan.
Dengan demikian, pada Januari 2022 nanti Dirjen Perhubungan Udara akan meninjau lokasi pembangunan Bandara Loleo Sofifi.
Selain itu, pada Januari nanti, Dirjen Perhubungan Udara akan meninjau lokasi Bandara, karena Loleo itu sangat strategis. Posisinya di tengah, arah dari selatan, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah.
Sementara di sisi Utara ada Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat dan Pulau Morotai, sementara untuk arah ke Barat ada Kota Tidore dan Ternate.
Bahkan, di sela-sela pertemuan itu juga, dirinya ditanyakan tentang tanah dan lokasi Bandara rata atau tidak, sedangkan tanah dan lokasi Bandara, sudah ada akses jalan masuk dan akses dari Sofifi ke Loleo jarak tempuh hanya 30 kilometer.
"Penjelasan itu, Menteri Perhubungan meresponnya dan dipastikan Bandara Loleo Sofifi akan dibangun pada tahun 2022 mendatang oleh Kementerian Perhubungan.
Baca Juga: Tim PUPR Ambil Contoh Tanah di Lokasi Terputusnya Jembatan Perak Lumajang
Pada saat ditanyakan terkait dengan status lahan, Daud menambahkan, lahan tersebut lahan eks PNP yang sudah bersertifikat dan lahannya milik masyarakat dan akan dilakukan pembebasan lahan dari Pemkot Tikep.
Berita Terkait
-
Diingat, Ini Kebijakan Ganjil Genap Tol saat Nataru 2022
-
Sebelum Liburan Nataru, Pastikan Sudah Vaksin Dua Kali dan Antigen
-
Syarat Naik Pesawat Dalam dan Luar Negeri, PCR Berlaku 3 x 24 Jam Hingga Karantina
-
Yuk Liburan, Selama Natal dan Tahun Baru 2022 Tak Ada Penyekatan
-
Tim PUPR Ambil Contoh Tanah di Lokasi Terputusnya Jembatan Perak Lumajang
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Jelang Akhir Tahun Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun
-
Jabar Incar PDRB Rp4.000 Triliun dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
BRI Insurance Bidik Potensi Pasar yang Belum Tersentuh Asuransi
-
Cara SIG Lindungi Infrastruktur Vital Perusahaan dari Serangan Hacker
-
Dukung Implementasi SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025, AdMedika Perkuat Peran Dewan Penasihat Medis
-
Fakta-fakta RPP Demutualisasi BEI yang Disiapkan Kemenkeu
-
Rincian Pajak UMKM dan Penghapusan Batas Waktu Tarif 0,5 Persen
-
Tips Efisiensi Bisnis dengan Switchgear Digital, Tekan OPEX Hingga 30 Persen
-
Indef: Pedagang Thrifting Informal, Lebih Bahaya Kalau Industri Tekstil yang Formal Hancur
-
Permata Bank Targetkan Raup Rp 100 Miliar dari GJAW 2025