Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja negara sementara tahun 2021 sebesar Rp 2.786,8 triliun, angka ini lebih tinggi Rp 36,7 triliun dari target APBN 2021 yakni sebesar Rp 2.750,0 triliun atau sudah mencapai 101,3 persen.
Meski melampaui target, Sri Mulyani mengungkapkan, masih ada sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki realisasi belanjanya hanya 94 hingga 95 persen saja.
"Saya mau sampaikan belanja aja itu belum tentu gampang, karena banyak kementerian dan lembaga ini belanjanya 94 sampai 95 persen. Ngabisin duit saja susah, apalagi kumpulin duit," kata Sri Mulyani dalam sebuah video teleconfrence, Rabu (5/1/2022).
Sementara dari sisi pendapatan negara, realisasinya hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun.
Capaian ini, kata Sri Mulyani, tidak gampang karena menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah soal pandemi Covid-19.
"Mungkin dikira gampang kumpulin Rp 2.003 triliun, susah banget. (Karena) situasi tadi anak buah kita kena Covid-19, ekonominya nyungsep, naik, nyungsep lagi dan kita harus mengumpulkan," katanya.
Sehingga, dengan realisasi belanja negara dan pendapatan negara tersebut, membuat defisit tahun 2021 bisa ditekan dengan cukup signifikan.
"Makanya pada tahun 2021 yang tadinya (target) defisit lebih dari Rp 1.000 triliun kita bisa turunkan hanya menjadi Rp 780 triliun," imbuhnya.
Berdasarkan data realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun.
Baca Juga: Ini Wejangan Sri Mulyani ke OJK di Awal Tahun 2022
Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp 1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19.
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp 452 triliun atau 151,6 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp 298,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,5 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 343,8 triliun.
Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 269 triliun atau 125,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp 215 triliun.
Berita Terkait
-
Ini Wejangan Sri Mulyani ke OJK di Awal Tahun 2022
-
Sri Mulyani Happy Pendapatan Negara di 2021 Tembus Rp 2.003 Triliun
-
Inflasi Negara Maju Bikin Dagdigdug, Tapi Jawaban Menkeu Sri Mulyani Buat Tenang
-
Menkeu Sri Mulyani Ramal Ekonomi 2021 Hanya Tumbuh 3,7 Persen
-
Menkeu Sri Mulyani Senang Program Vaksin Covid-19 RI Nomor Lima di Dunia
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
BEI Gembok Wanteg Sekuritas, Nasabah Tidak Bisa Transaksi
-
LPS Tuntaskan Likuidasi BPR Prima Master Bank, 88 Persen Rekening Nasabah Sudah Dibayarkan
-
Menhub Pastikan Diskon Tiket Pesawat Libur Lebaran 2026 Tak Kuras Kantong Maskapai
-
Menhub Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 di 18 April
-
Harga Pangan Nasional Menghijau Hari Ini, Cabai Rawit Merah Turun Tajam
-
Harus Hati-hati, Penerapan Free Float 15 Persen Bisa Tekan Harga
-
Profil PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK), Saham yang 'Banting Stir'
-
THR ASN, PPPK, Polisi dan TNI Cair Kapan? Ini Penjelasannya
-
Perbaikan Jalan Rusak di Jalur Mudik Dilakukan Minimal 10 Hari Sebelum Lebaran
-
Menteri Perdagangan Kejar Menteri Desa, Minta Penjelasan tentang Pembatasan Alfamart dan Indomaret