Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempersiapkan segala hal untuk membubarkan anak usaha PT PLN (Persero) yaitu PT PLN Batu Bara.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menjelaskan butuh proses panjang dalam rencana pembubaran PLN Batu Bara. Salah satunya, melakukan perhitungan aset yang dimiliki PLN Batu bara.
"Kita perlu juga harus dihitung teknisnya hitung asetnya seberapa banyak kan nggak bisa ini, harus ada proses itu juga, nanti dari sana baru kita ambil langkah untuk pembubarannya," ujar Arya kepada wartawan, Jumat (14/1/2022).
Menurut Arya, dibubarkannya PLN Batu Bara merupakan upaya efisiensi, karena PLN selama ini membeli batu bara dari anak usahanya sendiri tidak langsung dari produsen.
Artinya PLN Batu Bara beli dari produsen batu bara dan kemudian dijual kembali ke induk usaha PLN.
"Ini kan tetap saja mau nggak mau PLN Batu Bara ambil margin juga pasti kan. Jadi kita mau efisiensi yang akan dilakukan dengan cara ini nanti pemilik-pemilik batu bara langsung ke PLN nggak lagi pake di tengah-tengah PLN Batu Bara, ini efisiensi dari kita," ucap dia.
Arya melanjutkan, upaya ini juga bagian dari memperbaiki kinerja para BUMN-BUMN. Sehingga, Kementerian bakal menindak tegas hingga pembubaran jika anak usaha yang menghambat proses bisnis induk usaha.
"Di sisi lain soal nanti apakah di sana banyak selama ini permainan atau nggak itu nanti hasil audit kita dan sebagainya akan jelas itu semua. Kita tunggu saja yang pasti kita akan selalu transparan untuk itu," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta PT PLN (Persero) membubarkan anak usahanya yang berhubungan dengan batu bara yaitu PT PLN Batubara.
Baca Juga: Komentari Kisruh Pertamina, Pengamat: Pemerintah Tak Bisa Larang Karyawan Mogok Kerja
Dengan dibubarkannya anak usaha itu, maka PLN diminta untuk membeli batu bara tidak lewat perantara atau trader, tetapi langsung membeli ke produsen.
"Nggak ada (lewat trader lagi). PLN Batu Bara kita minta akan bubarin," ujar Luhut di Jakarta yang ditulis Selasa (11/1/2022).
Berita Terkait
-
Erick Thohir Ancam Bakal Hapus Anak Usaha PLN yang Hambat Bisnis
-
Komentari Kisruh Pertamina, Pengamat: Pemerintah Tak Bisa Larang Karyawan Mogok Kerja
-
Wamen BUMN Yakin Proses PKPU Garuda Indonesia Bisa Selesai 180 Hari
-
Kejar Target 24 Persen, Kementerian BUMN Genjot Pembiayaan Usaha Ultra Mikro di DIY
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Menko Zulhas Ungkap Proyek Waste-to-Energy Besutan Danantara Cuma Beresin 20 Persen Masalah Sampah
-
IHSG Meroket di Awal Pekan ke Level 8.300, 484 Saham Cuan
-
Purbaya Blacklist Keluarga Dwi Sasetyaningtyas usai Viral Hina RI, Tagih Balik Dana LPDP Plus Bunga
-
Bos Agrinas Pangan Manut Diminta Tunda Impor Pikap dari India
-
Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap India Ditunda: Tunggu Presiden Pulang
-
Apa Itu Harta PPS di SPT Tahunan Sistem Coretax, Ini Fungsinya
-
Profil OUE Commercial REIT, Aset 30 Triliun Milik Mochtar Riady
-
Agrinas Impor Pikap dari India, Resep Jitu Matikan Industri Otomotif Indonesia?
-
Purbaya Ungkap Impor 105 Ribu Mobil Pickup India Dibiayai Utang, Cicilan Rp 40 T per Tahun
-
Rebut Tahta! XL Ultra 5G+ Dinobatkan Jadi Jaringan 5G Tercepat di Indonesia versi OOkla Speed Test