Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2022 Naik Lagi Jadi Rp 455,62 Triliun

Suara.com - Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dari sebelumnya hanya Rp 451 triliun menjadi Rp 455,62 triliun.

Hal tersebut diketahui dari paparan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (19/1/2022).

"Ini adalah indikatif PEN yang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022," katanya.

Anggaran tersebut dibagi ke dalam tiga bidang yakni kesehatan sebesar Rp 122,5 triliun, perlindungan sosial Rp 154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 178,3 triliun.

Sri Mulyani menjabarkan, untuk anggaran bidang kesehatan akan berfokus kepada pasokan vaksin dan perawatan pasien Covid-19 yang masih memiliki tagihan rumah sakit hingga saat ini.

"Jadi untuk kesehatan ini terutama perawatan itu under budgeting, karena begitu terjadi kenaikan Covid-19, itu pasti realisasinya jauh lebih tinggi," ucap Menkeu Sri Mulyani.

Untuk pasokan vaksin, Sri Mulyani ini menuturkan ketersediaannya relatif bagus, bahkan realisasinya kemungkinan akan lebih rendah karena Indonesia mendapatkan hibah vaksin Covid-19 yang cukup banyak.

Selanjutnya untuk bidang perlindungan sosial, program yang diutamakan tetaplah merupakan lanjutan dari PEN tahun-tahun sebelumnya, seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama untuk menjadi penyangga apabila akan terjadi restriksi kembali, khususnya karena potensi peningkatan kasus akibat varian Omicron.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran PEN tahun ini naik menjadi Rp 451 triliun atau bertambah Rp 36,9 triliun.
 
"Yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden, pertama terkait insentif fiskal properti atau PPN ditanggung pemerintah ini disiapkan bahwa perpanjangannya akan dilakukan sampai Juni 2022. Dengan ketentuan PPN ditanggung pemerintah untuk rumah atau rumah susun, rumah tapak yang nilainya Rp 2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50 persen," ungkapnya.
 
Selanjutnya, pemerintah juga memperpanjang pemberian diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor.

Baca Juga: Kasus Korupsi PEN Daerah, Eks Dirjen Kemendagri Jelaskan Mekanisme Dana PEN Ke KPK

Untuk mobil low cost green car (LCGC) diskon diberikan sampai kuartal III, dan mobil seharga Rp 200 juta sampai Rp 250 juta diberikan potongan 50 persen hanya di kuartal I.
 
"Bapak Presiden juga menyetujui untuk front loading bansos, perluasan bantuan tunai untuk warung, PKL, dan nelayan diperkirakan sebesar 2,76 juta terdiri dari satu juta PKL dan warung, serta 1,76 juta nelayan miskin ekstrem sebesar Rp 600 ribu per penerima. Ini akan segera dilaksanakan dan akan dilakukan front loading di kuartal I," jelas dia.