Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sangat memperhatikan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dukungan Pemerintah untuk UMKM ditunjukan melalui belanja kementerian/lembaga, subsidi, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta pembiayaan.
Menkeu menyatakan, dengan proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik dan UMKM mulai pulih, maka APBN akan mulai mundur dari mengabsorpsi risiko dari interaksi perbankan dan UMKM.
“Sekarang karena sudah sehat, UMKM sudah pulih, ekonominya mulai tumbuh, maka interaksi bisa berjalan, kami mulai mundur," ungkapnya dalam BRI Microfinance Outlook 2022 'Boosting Economic Growth Through Ultra Micro Empowerment' pada Kamis (10/2/2022).
Pada masa pandemi, dukungan UMKM dalam APBN sangat melonjak. Dari sebelumnya Rp 27,1 triliun di Tahun 2019 (prepandemi) menjadi Rp 157,7 triliun di tahun 2020, Rp 117,3 triliun di tahun 2021, dan Rp 37,3 triliun di tahun 2022.
Selain itu, ada juga dari belanja K/L. Bantuan pemerintah terhadap UMKM diberikan melalui bantuan produktif, alokasi perdagangan pengembangan UMKM, dan bantuan PKL dan warung.
Kemudian subsidi melalui subsidi bunga KUR dan non-KUR, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPN Ditanggung Pemerintah untuk sewa outlet, diskon listrik, dan pembebasan rekening minimum.
Sedangkan TKDD dengan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah, DAK Non Fisik, dan Dana PK2UMK. Serta pembiayaan melalui penempatan dana di BUMN perbankan seperti pada Bank BRI.
“Kita bisa bersama-sama bekerja, berkoordinasi, Pak Menko Perekonomian mengkoordinasikan sangat banyak policy respon, kita menggunakan instrumen fiskal kita secara fleksibel responsif, dan BUMN seperti BRI juga tetap menjaga kesehatan dan tata kelolanya dengan baik dengan kinerja yang baik,” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Masih Harus Membayar Tagihan Rp 23 Triliun Akibat Covid-19 Varian Delta
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Emas Antam Tiba-tiba Anjlok Tajam, Tapi Masih Dibanderol Rp 3 Juta/Gram
-
Petani Terancam, Wacana Pembatasan Tar-Nikotin Dinilai Bisa Ganggu Serapan Hasil Panen
-
Cetak Laba Rp68,11 Miliar, Emiten CASH Fokus di Sistem Pembayaran Digital
-
Rupiah Masih Belum Punya Tenaga, Dolar AS Masih di Level Rp16.839
-
Produsen Mie Sedaap PHK Massal Jelang Lebaran 2026 Demi Hindari Bayar THR
-
IHSG Bangkit dari Koreksi, Kembali ke Level 8.300
-
McDonald's RI Mulai Ekspansif Lagi
-
Impor Pikap India Lebih Murah, Agrinas Klaim Efisiensi Rp 46,5 Triliun
-
Duo Emiten 'BUMI' Masuk Daftar Saham Paling Banyak Dibeli dan Dijual Asing
-
Gaduh Perjanjian Dagang RI-AS, Prof Harris: Jaga Kedaulatan Jangan Pakai Emosi Sesaat!