Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menghadirkan program pupuk subsidi yang merupakan program prioritas untuk membantu para petani mengembangkan budidaya pertaniannya.
Yang terbaru, Kementan menjamin ketersediaan pasokan pupuk subsidi untuk petani di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Pada tahun ini, Kota Batu mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebesar 7.722 ton.
"Dengan pupuk yang baik, maka budidaya pertanian juga akan berkembang semakin baik. Untuk itu Kementan menggulirkan program pupuk subsidi," ujar Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Minggu (27/2/2022).
Total alokasi pupuk subsidi yang didapat meliputi pupuk SP-36 sebanyak 1.565 ton atau 72,03 persen, pupuk ZA tersedia 2.117 ton atau 100 persen, dan pupuk NPK sebanyak 908 ton atau 34,58 persen yang aman hingga Desember 2022. Pun pasokan pupuk urea tersedia 2.374 ton yang diprediksi cukup hingga Desember 2022.
Direktur Jenderal PSP Kementan, Ali Jamil menjabarkan lima manfaat pupuk subsidi petani. Pertama, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau sesuai UU Nomor 19 Tahun 2013 sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada petani.
Kedua, subsidi menjamin ketersediaan pupuk hingga ke pelosok melalui penugasan khusus Menteri Perdagangan/Meneg BUMN melalui PSO. "Ketiga, dengan adanya subsidi, kualitas pupuk yang dipasok terjamin karena memenuhi standar dan spesifikasi yang dipersyaratkan yakni kualitas sesuai SNI," kata Ali.
Keempat, subsidi pupuk meningkatkan minat para petani untuk tetap bertani secara berkesinambungan. "Terakhir, subsidi pupuk berperan menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional guna mendukung kedaulatan pangan," kata Ali.
Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan, Muhammad Hatta menuturkan, sedapat mungkin distribusi pupuk harus memenuhi enam prinsip utama atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. "Agar bisa memenuhi prinsip 6T, kami terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi. Di antaranya lewat e-RDKK dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan," ujarnya.
Baca Juga: Gerindra Punya Hutang Banyak ke Warga Madura, Sekjennya Janji Bakal Bayar di Pilpres 2024
Berita Terkait
-
Daya Tarik Taman Nasional Baluran, Afrika Kecil di Timur Pulau Jawa
-
Berburu Kuliner Sambil Ditemani Mahluk Halus di Pasar Witwitan Banyuwangi
-
Dengan Manfaatkan KUR, Mentan Yakin Kesejahteraan dan Produktivitas Petani Bisa Meningkat
-
Tabrakan Bus Pariwisata dengan Kereta Api di Tulungagung
-
Kementan Berikan Bibit Unggul, Penangkar Kedelai Optimis Penuhi Produksi Kedelai Lokal
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
Harga Bitcoin Mulai Naik Lagi, Apa Pemicunya?
-
Transisi Hijau dalam Konstruksi Jadi Kunci Reindustrialisasi Regeneratif
-
Harga Emas Pegadaian Turun Tiga Hari Beruntun
-
OJK: Industri Asuransi Dilarang Naikkan Tarif Premi Tanpa Izin Nasabah
-
Pemerintah Diminta Kompak Atasi Pertumbuhan Industri Otomotif yang Lesu
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Cara Transfer Saham di Stockbit dari Sekuritas Lain
-
Bangunan Tercemar Radioaktif, Bapeten Pertimbangkan Pindahkan Warga di Cikande Secara Permanen
-
BRI 130 Tahun: Menguatkan Inklusi Keuangan dari Desa ke Kota
-
PLTN Ditargetkan Beroperasi 2032, Aturan tentang Badan Operasional Tinggal Tunggu Persetujuan