Mendag Klaim Ada Mafia Minyak Goreng, Wakil DPR Sebut Sebaliknya, Mana yang Benar?

Suara.com - Beberapa saat lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mengklaim adanya mafia dan spekulan iyang sengaja ambil untung dari krisis minyak goreng.

Namun, belakangan, tuduhan ini ditampik oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. Ia menyebut, kelangkaan minyak goreng terjadi karena lemahnya regulasi.

Menurut Rachmat, masalahnya adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan.

"Jadi ini soal pengaturan dalam tata niaga dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng,” ucapnya.

Rachmat Gobel mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap minyak sawit mentah atau CPO dan minyak goreng, mengingat Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Soal minyak goreng hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu.

Ia juga mengingatkan agar para menteri terkait pangan menerjemahkan dalam kebijakan dan program konsep Presiden Joko Widodo terkait Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan.

"Itu bagus sekali. Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa,” ujar mantan Menteri Perdagangan itu.

Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah agar melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab menjaga ketahanan pangan dan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.

Sementara, sebelumnya Mendag mengklaim, di tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Timur itu pendistribusian minyak goreng cukup untuk masyarakat.

Baca Juga: Pimpinan DPR Heran Mendag Lutfi Gembar-gembor soal Mafia Minyak Goreng: Langsung Tangkap Aja, Kenapa Sih?

"Jadi ada tiga derah yang mirip seperti itu, pertama Surabaya, Jawa Timur yang distribusinya mencapai 91 juta, di Jakarta yang totalnya 85 juta dengan 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara yang mestinya berlimpah," kata Lutfi dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Mendag menuduh, ada sejumlah kalangan yang sengaja ambil untung dalam krisis minyak goreng di Indonesia.

"Jadi, spekulasi kami, deduksi kami ini ada orang-orang yang mendapat, mengambil kesempatan di dalam kesempitan," kata dia.

Selain itu, Lutfi mengatakan, minyak goreng bisa langka terutama di tiga provinsi yang disebutkan tadi. Yakni karena adanya indrustri dan kedekatan dengan pelabuhan.