Suara.com - Keadaan geopolitik Rusia – Ukraina menjadi risiko ancaman pemulihan ekonomi karena memicu kenaikan harga-harga komoditas domestik.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan yang luar biasa dari harga komoditas mempengaruhi APBN. Sementara di satu sisi, memberikan daya tambah penerimaan negara, namun di sisi lain masyarakat juga merasakan rambatan dari inflasi global tersebut.
“Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut. Dari sisi APBN kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat,” kata Sri Mulyani usai sidang kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Untuk itu, pemerintah terus memonitor dinamika ekonomi dan volatilitas harga komoditas guna menyusun analisis risiko ekonomi dan fiskal atas berbagai skenario untuk merumuskan langkah antisipasi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai strategi dalam merespon pergerakan ekonomi melalui berbagai bauran kebijakan yang dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat rentan dan miskin.
“Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan, seperti yang disampaikan Pak Menko, untuk kita bisa melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN,” jelasnya.
Selain itu, masih menurut Menkeu, presiden juga meminta para menteri untuk melakukan program-program pemulihan ekonomi yang difokuskan pada program labor intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja.
Selain itu, pemerintah juga akan mulai meningkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk serta bibit untuk komoditas yang sebenarnya dapat tumbuh di Indonesia.
“Semua negara di dunia sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan,” tandas Menkeu.
Baca Juga: Eks Menkeu Chatib Basri Sebut BLT Minyak Goreng Lebih Ramah Buat Kantong Negara
Terakhir Menkeu menyampaikan, APBN akan mendukung langkah-langkah untuk mengamankan masyarakat, terutama yang merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia.
APBN akan dimanfaatkan secara tepat sehingga mampu menjaga keselamatan rakyat, menjaga keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN itu sendiri.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
Terkini
-
Bank Indonesia Dorong Optimalisasi Rp2.500 Triliun Kredit "Menganggur"
-
Kemenkeu Kantongi Rp 40 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara
-
Bahlil: Jangan Mimpi Swasembada Energi Kalau Tak Ada Terobosan
-
Endus Gratifikasi Mobil Alphard Pejabat Kemenkeu, Purbaya Akan Hubungi KPK
-
BI: Investasi Asing Rp1,6 Miliar Dolar AS Masuk via SBN dan SRBI
-
Strategi Gojek Hindari Driver yang Meninggal Dunia Saat On Bid
-
Susul ANTM dan PTBA, PT Timah Juga Kembali Nyandang Nama Persero
-
Danantara: Perusahaan China, Prancis, Hong Kong, Jepang dan Singapura Lolos Seleksi PSEL
-
Krakatau Steel: Jaringan Gas Kunci Ekspansi Industri di Cilegon
-
Pemerintah Kenakan Tarif Impor Baja China Jadi 17,5 Persen