Usai Pandemi, Menkeu Sri Mulyani Ungkap Ancaman Kenaikan Harga Komoditas

Suara.com - Pandemi COVID-19 bisa dianggap bisa dilalui Indonesia dengan cukup baik, dibuktikan dengan perkembangan ekonomi yang kian membaik dengan cepat.

Namun, ancaman baru kini membayangi Indonesia pasca lepas dari pandemi panjang tersebut, hal itu adalah ancaman kenaikan harga berbagai komoditas.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut bahwa Kemenketerian Keuangan sudah bersiap dengan APBN guna menangani kenaikan harga komoditas secara luar biasa akibat ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina.

"Kenaikan ini telah memberikan, dari satu sisi, di sisi APBN, penerimaan negara yang akan naik dari sisi komoditas tersebut, entah itu dari minyak, gas, batu bara, nikel, dan CPO, di mana itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya usai rapat Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Selasa (5/4/2022). 

Sementara, saat ini meski belum dirasakan secara langsung, masyarakat diperkirakan akan mendapatkan dampak yang cukup signifikan dalam waktu dekat sehingga menurut Sri Mulyani perlu ada langkah strategis melindungi warga.

"Kalau dulu tantangan masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan harga barang-barang tersebut," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah ia akui sudah menyiapkan APBN dengan enaikan penerimaan yang dialokasikan secara tepat. Presiden juga sudah meminta pengawasan harga pangan, dan harga-harga energi, serta pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil.

"Ini untuk bisa, di satu sisi, menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN, ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Presiden juga meminta supaya para menteri yang melakukan program-program pemulihan ekonomi, kita masih ada Rp455 triliun untuk program pemulihan ekonomi dalam rangka PCPEN," kata Sri.

Anggaran tersebut nantinya akan fokus pada program-program labor intensive atau yang berfokus pada ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama untuk Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian lain.

Baca Juga: Kasus Meninggal Ada 2 Orang di Kaltim, Terkonfirmasi Ada 36 Orang

"Tadi juga disampaikan untuk mulai terus ditingkatkan langkah-langkah koordinasi untuk bidang ketahanan pangan, seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit untuk barang-barang yang bisa tumbuh di Indonesia. Semua negara di dunia sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, oleh karena itu ketahanan pangan dan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan," kata dia.

Selain itu, Presiden juga memberi arahan terkait pangan, seperti siklus padi, jagung, kedelai tidak lebih dari 3 bulan, sehingga seharusnya bisa direspon secara lebih cepat oleh kementerian terkait bersama pemda.

"Dari sisi APBN, kita akan dukung dari langkah-langkah mengamankan masyarakat kita, terutama tadi yang merasakan ancaman akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. Di sisi lain, adalah menggunakan APBN secara tepat sehingga betul-betul bisa menjaga keselamatan rakyat, ekonomi, dan kesehatan APBN," tutup Sri Mulyani.