Suara.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar berharap, pemerintah kembali membuka ekspor minyak kelapa sawit atau CPO agar bisa memberi dampak pada penerimaan devisa negara dan penyerapan lapangan kerja.
"Bagi banyak hal larangan ekspor tentu berdampak di mana dari pajak ekspor saja bisa membuat penerimaan devisa negara dari sawit tidak ada. Kemudian dari sisi penyerapan lapangan kerja tentu berkurang," ujar Ketua Gapki Cabang Kalbar, Purwati Munawir, Rabu(1/5/2022).
Sebagian besar pelaku usaha sawit di Kalbar merupakan produsen CPO, sehingga menurutnya, jika larangan ekspor berlanjut lebih lama maka kapasitas tangki penyimpanan pabrik terbatas dan akan penuh.
Dengan hal itu aktivitas bisa saja berkurang. Dengan begitu bisa berdampak pada tenaga kerja dan lainnya.
"Belum lagi penyerapan buah sawit masyarakat terutama kebun swadaya. Kapasitas tangki pabrik terpenuhi maka perusahaan bisa saja fokus ke kebun sendiri atau plasma," kata dia, dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, saat ini luas kebun sawit di Kalbar sudah mencapai 1,9 juta hektare dengan produksi mencapai 4,96 juta ton per tahun.
"Untuk kepemilikan kebun sawit perusahaan mencapai 1,17 juta hektare atau 61,39 persen dan sisanya swadaya dengan luas 700 ribu hektare atau 37,09 persen," katanya.
Namun demikian, pihaknya juga memahami dan menghormati kebijakan pemerintah yang ada. Kemudian GAPKI Kalbar secara intens berkomunikasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit sektor hilir agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal.
"Kami juga koordinasi dengan asosiasi petani sawit dalam mengkomunikasikan setiap perkembangan di lapangan serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul dan menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah yang dapat mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng, dan kran ekspor sawit dibuka secara normal guna kepentingan perolehan devisa negara," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ombudsman RI Selidiki BPDPKS dan 3 Kementerian Terkait Polemik Minyak Goreng
-
Kabar Baik, Bulog Bakal Distribusikan Minyak Goreng Rp14.000 Per Liter
-
Harga Minyak Goreng Mahal, Wali Kota Bogor Desak Pemerintah Evaluasi Kemendag
-
Pencabutan HET Minyak Goreng Picu Inflasi di Balikpapan
-
Lebaran Usai, Harga Daging Sapi dan Minyak Goreng di Cimahi Terpantau Masih Mahal, Omset Pedagang Turun
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Dorong Transisi Energi Global, Pertamina NRE Kaji Pengembangan Energi Terbarukan di Bangladesh
-
Harga Minyak Bakal Naik Pekan Depan? Ini Prediksinya
-
BRI Terapkan Aturan Baru Rekening 2026: Ini Beda Status Aktif, Tidak Aktif, dan Dormant
-
Cara Cek NIK Penerima Bansos Kemensos Usai Update dari DTKS Jadi DTSEN
-
Rupiah Bisa Tembus Rp17.900, Ini Alasan Mata Uang RI Diproyeksi Makin Anjlok!
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit dan Daging Ayam Naik, Beras Premium Tetap Tinggi
-
3 Pilihan Aset Aman untuk Investasi saat Rupiah Melemah ke Rp17.600 per Dolar AS
-
IKN Disebut 'Gegabah Terstruktur', Prabowo Diminta Evaluasi Proyek Era Jokowi
-
Nilai Tukar Rupiah dari Masa ke Masa, Era Prabowo Subianto di Posisi Berapa?
-
Kesepakatan China-AS Jadi 'Omong Kosong', Perang Masih Ancam Ekonomi Dunia