Suara.com - Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan (Pushep) menilai industri perbankan dianggap bijak meski menyalurkan pembiayaan ke sektor energi fosil termasuk pertambangan batu bara.
Disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bhaktiar, saat ini banyak pandangan yang menyimpang terkait penyaluran kredit perbankan ke sektor tambang.
Padahal, menurut dia, industri perbankan tidak melanggar ketentuan apapun apabila memberikan pendanaan pertambangan batu bara.
"Tidak masalah kalau perbankan memberikan pembiayaan pada bisnis batu bara," kata Bisman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (12/5/2022).
Ia melanjutkan, perbankan nasional saat ini tampak lebih agresif dalam mendorong transformasi energi nasional dalam mewujudkan Net Zero Emission pada 2060.
Untuk diketahui, saat ini sejumlah negara Uni Eropa memang sedang melakukan transisi energi melalui komitmen untuk mengurangi atau tidak membiayai proyek yang bersumber dari energi fosil.
Namun demikian, Bisman menjelaskan langkah tersebut hanya dilakukan oleh bank-bank internasional yang mengikuti kebijakan Uni Eropa.
Sementara di Indonesia, belum ada bank yang menerapkan kebijakan itu karena tidak ada larangan apapun dari Pemerintah Indonesia bagi perbankan yang membiayai bisnis batu bara.
Namun, perbankan nasional justru telah banyak menyusun peta jalan strategis dalam meningkatkan bisnis perbankan hijau yang akhirnya memunculkan banyak variasi dalam sektor energi baru dan terbarukan.
Baca Juga: BRIGADE MADANI dari BRI Membuat Enam Program yang Sejalan dengan Core Values AKHLAK
Di sisi lain, ia menyebutkan perbankan internasional memang berkomitmen untuk mengikuti kebijakan Net Zero Emission dengan tidak membiayai proyek yang bersumber dari energi fosil, namun komitmen tersebut hanya bentuk kemauan dunia dan bukan sebuah dasar hukum.
"Jadi pembiayaan terhadap bisnis pertambangan batu bara sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Bahwa perbankan harus bijaksana dan hati-hati, iya, tetapi itu sifatnya sebagai wujud kehati-hatian perbankan untuk pembiayaan pada usaha apapun termasuk batu bara," jelasnya dikutip dari Antara.
Saat ini, Indonesia ikut mendukung upaya transisi energi dengan menargetkan capaian Net Zero Emission pada 2060, tetapi Bisman menilai komitmen tersebut hanya berbentuk good will atau niat baik, belum menjadi sebuah aturan.
Berita Terkait
-
Energy Watch: Tidak Ada Salahnya Perbankan Beri Pembiayaan ke Sektor Batu Bara, Asalkan...
-
Kasus Skimming Nasabah, Manajemen BRK di Pekanbaru Datangi Polda Kepri
-
BRIGADE MADANI Proaktif Lakukan Akuisisi dan Edukasi dengan Datangi Calon Nasabah Potensial
-
Program Serbu Diamanahkan Holding UMi untuk Layani 5 Juta Nasabah Baru
-
BRIGADE MADANI dari BRI Membuat Enam Program yang Sejalan dengan Core Values AKHLAK
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM