Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berada pada rentang 5,3 hingga 5,9 persen. Asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan downside risk atau risiko ke bawah.
“Yang positif adalah kenaikan komoditi di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012. Namun, kenaikan komoditas juga menimbulkan tekanan inflasi yang harus diwaspadai,” kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Oleh karena itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan tetap menjadi shock absorber untuk melindungi rakyat dari pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Dengan konsekuensi memang belanja untuk subsidi kompensasi meningkat, namun fokus belanja akan diberikan kepada perlindungan masyarakat, menjaga daya beli, menjaga momentum ekonomi, dan juga tetap menjaga kesehatan APBN atau konsolidasi fiskal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan postur APBN tahun 2023 tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Munculnya pandemi, kata dia, sangat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. Inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan kenaikan suku bunga juga harus tetap diwaspadai.
Di sisi lain, perubahan geopolitik dengan terjadinya perang di Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara Blok Barat dengan Rusia atau dengan RRT menjadi faktor ketidakpastian baru pada tahun depan.
“Dinamika inilah yang harus dijadikan salah satu faktor yang akan memengaruhi postur APBN dan kebijakan ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal kita tahun 2023,” paparnya.
Menkeu menilai ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi atau stagflasi, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik harus masuk di dalam perhitungan, baik Pemerintah maupun DPR.
Melihat berbagai tantangan tersebut, APBN akan terus responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, namun tetap harus prudent, serta terjaga transparansi dan akuntabilitasnya.
Baca Juga: Bahas Defisit Angaran 2022, Sri Mulyani: Pemerintah Jaga Kualitas Belanja
“Dengan kombinasi itu, kita tetap percaya bahwa kemampuan kita untuk mengelola risiko di tahun 2023 tetap akan kita jaga dan rentang pertumbuhannya tetap bisa terlihat pada tadi 5,3 hingga 5,9 persen,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
-
Jenderal Iran: Trump Harus Tahu, Hari Ini Kami Baru Tembakkan Rudal Stok Lama
-
Israel Klaim Menhan Iran dan Komandan Garda Revolusi Tewas, Nasib Khamenei Masih Misterius
-
Menlu Iran: Demi Allah! Kami Akan Balas Kematian 51 Siswi SD yang Dibantai Israel - AS
Terkini
-
Garda Revolusi Iran Disebut Tutup Selat Hormuz, Mengapa Dunia Harus Panik?
-
Target Pasar Global, Pertamina Bangun Ekosistem SAF Terverifikasi Internasional
-
Industri Kripto di Dalam Negeri Tumbuh Lebih Sehat Usai Bursa CFX Pangkas Biaya Transaksi
-
HPE Maret 2026: Harga Konsentrat Tembaga Turun, Emas Justru Menanjak
-
Alasan Dibalik Dibalik Rencana Stop Ekspor Timah
-
Harga Genteng Rp4.300 Per Unit, Transaksi Awal Program Gentengisasi di Jabar Capai Rp12,6 Miliar
-
BRI Bantu Biayai Program Gentengisasi lewat KUR Perumahan
-
Manggis Subang Tembus China, LPDB Koperasi Siap Perkuat Pembiayaan Hingga Rp20 Miliar
-
Indonesia Emas 2045 Butuh Koperasi Modern dan Generasi Produktif
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun