Kasus Gratifikasi Pengalihan IUP Rp 27 Miliar, Eks Kadis ESDM Tanah Bumbu Dituntut 5 Tahun Penjara

Suara.com - Eks Kepala Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo dituntut penjara lima tahun serta denda Rp 1,3 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan virtual di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Senin (6/6/2022).

Raden Dwidjono didakwa terlibat kasus gratifikasi terkait pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, senilai Rp 27 miliar.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meyakini, bakal ada orang baru yang terseret kasus suap IUP Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan (Kalsel).

"Sejak awal, termasuk saat menjadi saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Banjarmasin, saya bilang ini kasus aneh. Kok cuma satu orang? Pastilah ada lain yang lain, yang terlibat," ujar Margarito, Senin (6/6/2022).

Margarito meyakini, Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami perkara ini. Apalagi dalam persidangan sudah terang-benderang, bagaimana fakta hukum disampaikan oleh sejumlah saksi.

Selanjutnya, Margarito menilai wajar apabila pihak yang terlibat kasus ini merasa khawatir bakal terjerat hukum.

Sejatinya, ia meyakini, tak ada kriminalisasi apalagi mafia hukum yang bermain dalam perkara dugaan suap pengalihan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

"Ah, itu semua enggak benarlah. Fakta hukum di persidangan sudah jelas kok. Tinggal bagaimana Kejagung atau KPK membongkar tuntas perkara ini. Dan saya yakin ada orang baru yang bakalan kena. Enggak ada ilmunya hanya satu orang yang kena," tandasnya.

Sebelumnya, mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming diperiksa KPK, melalui surat beromor R.467/Lid.01.01/22/05/2022, tertanggal 14 Mei 2022. Surat tersebut ditunjukan kepada Mardani H Maming dalam kapasitas sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018.

Baca Juga: Terima Rp27 Miliar, Eks Kadis ESDM Tanah Bumbu Sidang Tuntutan Kasus Suap Tambang Besok

Dalam surat tersebut, Mardani H Maming yang kini menjabat Bendahara Umum (Bendum) PBNU, diundang KPK pada Jumat tanggal 27 Mei 2022. Namun, Mardani H Maming yang juga Ketua DPD PDIP Kalsel ini baru hadir pada Kamis (2/6/2022).

Maksud dan tujuan pemanggilan KPK tertera untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian perizinan usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2022.

Mardani H Maming juga diperintahkan untuk membawa dokumen terkait pelimpahan IUP OP PT BKPL ke PT PCN. Yakni Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 yang dikeluarkan Mardani H Maming.