Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjamin penempatan ke Australia nanti hanya akan diisi oleh tenaga terampil. Pasalnya, kompetensi calon pekerja migran merupakan fokus utama Kemnaker saat ini.
"Perbaikan soft skill dan kemampuan berkomunikasi Pekerja Migran Indonesia juga ditekankan, di samping tentu kompetensi teknis," tutur Ida Fauziyah dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa, (7/6/2022).
Ida meyakini, kualitas tenaga kerja Indonesia tidak akan mengecewakan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan komunitas, kualitas tenaga kerja Indonesia.
"Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PM Anthony Albanese dan segenap jajaran pemerintah baru ini. Optimisme ini akan mendorong kita untuk mengatasi berbagai tantangan, sehingga kerja sama ketenagakerjaan di antara kita bisa semakin berbuah nyata," ucapnya.
Sebagai informasi, Kemnaker melakukan penandatanganan MoU bersama Pemerintahan baru di Australia. Ida meyakini, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese telah menimbulkan optimisme baru bagi Pemerintah Indonesia, khususnya bagi dunia ketenagakerjaan. Letak geografis Indonesia yang rapat dengan Australia memberikan peluang besar bagi penempatan tenaga kerja ke Negeri Kanguru tersebut.
"Kami optimis Australia dapat membuka pintu lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia. Bidang-bidang seperti agrikultur, pertambangan, mekanik, dan hospitality (perhotelan/restauran) perlu kita eksplorasi agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang terlatih (skillful) dari Indonesia," ucapnya.
Saat ini, MoU antar kedua negara untuk penempatan di sektor agrikultur tengah dibahas. Ida pun akan terus mendorong agar prosesnya dipercepat.
"Kunjungan PM Albanese kepada Pak Joko Widodo semakin membuat kami ingin merealisasikan penempatan tenaga kerja ke Australia. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat disepakati," pungkasnya.
Baca Juga: Kepada PM Australia, Jokowi Harap Kuota Working Holiday Visa Ditambah Jadi 5 Ribu Orang Per Tahun
Berita Terkait
-
Berapa Harga Sepeda Bambu yang Dipakai Jokowi Sambut PM Australia? Murah Meriah!
-
Apa Itu Sepeda Bambu Spedagi? Sepeda Anak Bangsa yang Dipakai Jokowi Sambut PM Australia
-
Perdana Menteri Australia Mau Berkunjung ke Unhas, Ini Perubahan Lalu Lintas di Pintu 1 Unhas Tamalanrea
-
Kemnaker Siap Jaga Integritas Termasuk Mengelola Keuangan Negara secara Akuntabel dan Transparan
-
Diundang Jokowi Langsung, PM Australia Pastikan Hadiri KTT G20 di Bali
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Menkeu Purbaya Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Lulusan SMA Bisa Melamar jadi Petugas Bea Cukai
-
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Permanen? Purbaya: Tapi Jangan Ngibul-ngibul Omzet!
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Aguan Punya Mal Baru Seluas 3,3 Hektare, Begini Penampakkannya
-
Gudang Beku Mulai Beroperasi, BEEF Mau Impor 16.000 Sapi Tahun Depan
-
Proses Evaluasi Longsor di Tambang PT Freeport Selesai Antara Maret atau April
-
Bahlil Dorong Freeport Olah Konsentrat Tembaga Amman
-
Purbaya Pesimis DJP Bisa Intip Rekening Digital Warga Tahun Depan, Akui Belum Canggih
-
Sempat Tolak, Purbaya Akhirnya Mau Bantu Danantara Selesaikan Utang Whoosh
-
Purbaya Duga Pakaian Bekas Impor RI Banyak dari China, Akui Kemenkeu Lambat Tangani