Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini terjadi di Tanah Air.
"Anggaran yang sudah kita persiapkan sekitar Rp4 triliun yang nantinya kita koordinasi dengan Kementan, BNPB dan Pemda," kata Menko Airlangga saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Menko Airlangga menjelaskan anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pengadaan vaksin, distribusi vaksin ke daerah hingga keperluan lainnya untuk mengatasi wabah ini. Sementara sumber anggaran masih dalam kantong APBN.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa saat ini pemerintah sudah memesan sekitar 3 juta vaksin PMK yang didatangkan dari sejumlah negara. Untuk tahap awal ada sekitar 800 ribu dosis vaksin yang sudah datang.
Ia menyebut kebutuhan akan vaksin PMK akan mengikuti jumlah populasi hewan ternak di Tanah Air sebanyak 28 juta ekor. Saat ini pemerintah pun sudah membentuk gugus tugas yang akan mengerjakan program vaksinasi massal kepada hewan ternak.
"Pemerintah buat gugus tugas Kementan, BNPB dan struktur Pemda pelaksanaan secara mikro, kita kawal di desa dan kecamatan sehingga 3 juta vaksin bisa tersalurkan dan terus mengadakan vaksin hingga 28 juta untuk hewan ternak," paparnya.
Lebih lanjut Menko Airlangga menyebut bahwa prioritas utama pemberian vaksin ini akan digunakan untuk para hewan ternak dengan kondisi sehat, sementara yang sudah terinfeksi akan diobati.
"Hewan sehat divaksin yang sakit diobati," pungkasnya.
Baca Juga: Awas Terjebak! Ini 5 Ciri Pemilik Bisnis yang Terjebak jadi Asisten Karyawan!
Berita Terkait
-
Airlangga Melunak, Pertimbangkan Beri Insentif Sektor Otomotif
-
Airlangga Hartarto Bahas Perpres Pembelian Energi dan Pesawat di KPK
-
Waspadai Penyakit Menular dari Hewan Kurban Saat Idul Adha, Jangan Sepelekan!
-
Indonesia Punya Strategi Hadapi Perang Dagang Amerika vs China, Begini Respon Menkeu AS
-
Amerika Serikat dan Indonesia Optimis untuk Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dalam Pemerintahan Baru
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Penjelasan Dugaan Manipulasi Eskpor CPO Grup Salim, Mengapa Maybank Ikut Diperiksa?
-
ILC Adopsi Standar Internasional, Menaker Dorong Keseimbangan Pelindungan dan Inovasi
-
Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri
-
Investor Wajib Tahu, Indikator Utama Bisnis FnB Layak Difranchisekan
-
Penjualan Properti Anjlok, Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Bank Jakarta Permudah Layanan Warga Bayar Pajak Kendaraan
-
BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion
-
CBDK Cetak Laba Melonjak 317 Persen
-
Mengapa Pertalite Mau Dihapus?