Suara.com - Ekonomi dunia saat ini dihadapkan tantangan berat karena konflik geopolitik yang memanas, akibatnya sejumlah harga komoditas global naik tidak karu-karuan dan menimbulkan inflasi yang tinggi.
Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Syarif Mulyani mengatakan kenaikan harga komoditas ini seperti dua sisi mata uang.
Dia menjelaskan peningkatan harga komoditas memberikan pengaruh pada peningkatan penerimaan negara, tetapi di sisi lain menekan harga energi dan pangan.
“Memang pada satu sisi kondisi saat ini memberikan “berkah” pada kinerja penerimaan yang cukup baik. Namun, di sisi lain, ternyata ada risiko bahkan sudah merupakan kebutuhan untuk memitigasi dampak-dampak lainnya,” tutur Syarif di Jakarta, Selasa (19/7/2022).
Dalam upaya mitigasi lonjakan harga komoditas, lanjut dia APBN harus mampu berperan untuk mengurangi dampak penurunan daya beli. Pemerintah terus mencermati berbagai risiko yang muncul dari dampak lonjakan harga komoditas seperti minyak mentah, batu bara, dan crude palm oil (CPO) terhadap pelaksanaan APBN.
Pada akhirnya, kebijakan APBN dapat diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kesehatan masyarakat.
"Disinilah kenapa kita harus menyeimbangkan peran pemerintah, dalam hal ini APBN sebagai shock absorber. Jadi, pemerintah harus bisa mengurangi ataupun menahan penurunan daya beli tersebut untuk menjaga konsumsi tetap berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat,” tegas Syarif.
Peningkatan harga komoditas diperkirakan akan masih tetap berlanjut pada tahun 2022 ini. Hal itu tak lepas dari kondisi global saat ini yang masih dibayangi dinamika konflik geopolitik yang masih berlangsung.
Di sisi lain, kinerja baik pendapatan negara pun diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Penerimaan perpajakan baik dari sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai pada akhir tahun ini diperkirakan tumbuh positif mencapai Rp1.924,9 triliun, angka tersebut lebih tinggi Rp140,9 triliun dibanding target di dalam Perpres 98 Tahun 2022 dan tumbuh 24,4 persen dibanding tahun 2021.
Baca Juga: Berangsur Turun, Harga Bawang Merah di Pasar Senen Jakarta Rp55 Ribu Per Kilogram
Sementara itu, PNPB pada semester II tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp229,9 triliun. Dengan demikian, pada akhir tahun ini PNBP diperkirakan akan mencapai Rp510,9 triliun atau mencapai 106,1 dari target.
Dari indikasi pendapatan negara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan APBN masih mampu diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kesehatan masyarakat, namun dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.
Untuk itu, pelaksanaan APBN pada semester II tahun 2022 diarahkan untuk tetap fleksibel dalam meredam risiko perkembangan pandemi maupun perekonomian global.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Dukung Asta Cita, BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR Senilai Rp147,2 Triliun
-
Impor Pertalite Capai 60 persen dari Kebutuhan 39 Juta kl per Tahun
-
Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis
-
CORE: Ekonomi Indonesia 2026 Resilien, Tapi Akselerasi Tertahan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut
-
Pengusaha Kakao Lokal Minta Insentif ke Pemerintah, Suku Bunga Bisa Tembus 12%
-
7 Kontroversi Bandara Morowali: Diresmikan Jokowi, Punya 'Kedaulatan' Sendiri?
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
ESDM: Tahun Depan SPBU Swasta Bisa Impor BBM Sendiri Tanpa Bantuan Pertamina