Hitung-hitungan Menkeu Sri Mulyani Soal Anggaran Subsidi Energi Tahun Depan

Suara.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih terus memantau perkembangan harga komoditas energi global pada tahun depan. Pasalnya, jika ada kenaikan harga pada komoditas ini pemerintah juga akan menyiapkan tambahan anggaran subsidi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran anggaran subsidi energi ini akan sangat tergantung dari kondisi pasar energi.

Saat ini, harga komoditas energi melonjak sangat tinggi, semisal harga minyak mentah yang sempat tembus USD140/barel dan harga batu bara acuan global yang melesat imbas perang Rusia-Ukraina.

Tak hanya komoditas energi, untuk sektor pangan pun ikut melonjak seperti gandum hingga pupuk yang saat ini harganya mahal.

"Jadi besaran subsidi yang ada di dalam APBN, satu tergantung dari harga market global. Kita sekarang coba untuk melihat forecast tahun depan, harga minyak itu akan seperti apa, harga komoditas seperti apa," kata Sri Mulyani disela-sela acara Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia pada Rabu (13/7/2022).

Apapun kondisinya pada tahun depan, Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah tetap akan menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjangkau, menurut dia jika harga energi naik mau tak mau pemerintah akan menambah besaran anggaran subsidi.

"Kalau harga internasional bergerak, pertanyaannya di dalam negerinya akan tetap sama atau enggak? Kalau tetap sama seperti sekarang ya berarti konsekuensinya subsidinya kita hitung, perbedaan (harga) tadi dikalikan berapa jumlah konsumsinya," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, instrumen APBN masih jadi andalan pemerintah untuk tetap melindungi masyarakat dari guncangan perekonomian global, seperti yang dilakukan di masa Pandemi Covid-19.

"APBN akan terus menjadi instrumen yang menjaga rakyat dan ekonomi dan menjaga kesehatan APBN sendiri, itu selalu. Kita cari keseimbangan antara menjaga rakyat, menjaga perekonomian dan menjaga APBN. Tahun depan juga sama, kadang-kadang porsinya berubah," katanya.

Baca Juga: Menkeu: Indonesia Butuh Rp3.500 triliun untuk Ketersediaan Listrik Energi Hijau