Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pentingnya menjaga pasokan pangan nasional, sebagaimana disampaikannya saat meninjau pengembangan dan penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Sukoharjo, Jawa Tengah, hari ini.
Menurut Presiden sejumlah negara di dunia tengah dilanda krisis pangan dan kelaparan sehingga Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada menghindari hal serupa.
"Kita pun harus hati-hati dan harus waspada terhadap yang namanya krisis pangan, jangan sampai terjadi di negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga pasokan pangan wajib," katanya.
Presiden juga mengingatkan menjaga pasokan pangan harus dibarengi dengan langkah-langkah untuk memastikan distribusi pangan tidak menimbulkan ketimpangan antardaerah di Indonesia, yang dapat mengakibatkan harga pangan ikut meningkat.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong para petani untuk mulai menanam komoditas pangan yang bisa menjadi substitusi bahan pangan impor.
"Misalnya, urusan gandum, ini gandum di kita ini bisa dicampur dengan cassava, dicampur misalnya sorgum, dicampur dengan sagu. Saya kira ini akan mengurangi impor kita," kata Presiden.
Kepala Negara juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi bahan pangan agar tidak membuat daya beli masyarakat menurun.
"Menjaga inflasi bahan makanan, bahan pangan, harus dijaga inflasinya sehingga kenaikan harganya tidak memberatkan daya beli masyarakat," kata Presiden.
Sebelum meninjau pengembangan dan penanaman kelapa ganjah di Sukoharjo, Presiden sempat melakukan kegiatan serupa di Desa Giriroto, Boyolali.
Baca Juga: Tak Bertemu Presiden Jokowi, Nelayan Ini Tak Jadi Berikan Mutiara Melo Oranye
Presiden menyampaikan bahwa di wilayah Solo Raya ditargetkan penanaman 200 ribu batang kelapa genjah dengan alokasi 110 ribu di Sukoharjo, 46 ribu di Boyolali, dan 46 ribu sisanya di Karanganyar.
Secara nasional, pemerintah menargetkan penanaman satu juta pohon kelapa genjah untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif sebagai langkah mengantisipasi krisis pangan. [antara]
Berita Terkait
-
PPP 'Main Cantik': Tegas Dukung Pemerintahan Prabowo, tapi Ogah Didikte Jokowi soal Pilpres 2029
-
Dipuji Brand Baru, Aksi Jokowi Tiru Gaya Prabowo Gebrak Podium PBB Malah Banjir Cibiran: Penjilat!
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Bloomberg New Economy Itu Apa? Jokowi Resmi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat
-
Jokowi Jadi Penasihat Bloomberg New Economy: Peran Baru usai Purnatugas
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan
-
Setelah Tak Naik, Pekerja-Pengusaha Ingin Menkeu Purbaya Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun