Suara.com - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada kuartal II tahun 2022 sebesar USD403 miliar. Angka itu turun dibandingkan kuartal I tahun 2022 yang sebesar USD412,6 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, penurunan utang luar negeri tersebut disebabkan oleh penurunan posisi utang luar negeri sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.
"Secara tahunan, posisi utang luar negeri kuarta II 2022 mengalami kontraksi sebesar 3,4% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,9% (yoy)," ujar dia dalam keterangan di Jakarta, Senin (15/8/2022).
Erwin memaparkan, posisi utang luar negeri Pemerintah pada kuartal II 2022 sebesar USD187,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi utang pada triwulan sebelumnya sebesar USD196,2 miliar.
Dia melanjutkan, penurunan posisi utang Pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022.
"Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah di triwulan laporan. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik," imbuh Erwin.
Sedangkan, tutur dia, utang luar negeri swasta juga ikut menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar USD207,1 miliar.
Perkembangan tersebut disebabkan oleh utang luar negeri lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 0,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 5,0% (yoy).
"Sementara itu, utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,3% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,5% (yoy)," kata dia
Baca Juga: Bawang Merah dan Cabai Sudah Turun Harga, Sumbang Angka Deflasi
Namun demikian, Erwin menambahkan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat dan terkendali, tercermin dari rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 31,8%.
"Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh utang Indonesia yang tetap didominasi oleh utang berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7% dari total utang," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
Bos Djarum Victor Hartono Terseret Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty, Purbaya: Bukan Zaman Sekarang!
-
Intip Gaji dan Tunjangan Ken Dwijugiasteadi, Eks Dirjen Pajak
-
Kejagung Ungkap Status Victor Hartono, Anak Orang Terkaya Indonesia yang Dicekal dalam Kasus Korupsi
-
Mulai Malam Ini Pemerintah Resmi Kasih Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat Besar-besaran
-
Pertamina Mulai Bersiap Produksi Massal Avtur dari Minyak Jelantah
-
Soal Kenaikan Gaji ASN di 2026, Kemenkeu: Belum Ada Keputusan Apapun!
-
Banyak Negara Dibikin Pusing Soal Ekspansi Layanan QRIS
-
25 Juta UMKM Onboarding ke E-Commerce, Siap Ngegas Pertumbuhan Ekonomi
-
Menko Airlangga Buka Peluang Swasta Bisa Ikut Impor BBM dan LPG dari AS
-
Sosok Ken Dwijugiasteadi: Eks Dirjen Pajak Terjerat Dugaan Kasus Tax Amnesty