Suara.com - Kalangan buruh siap melakukan unjuk rasa di 440 kota atau kabupaten di 34 provinsi untuk memprotes rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kami akan melakukan demo di 34 provinsi, 440 kabupaten atau kota untuk menolak kenaikan BBM dan omnibus law awal September 2022. Mogok juga akan dilakukan apabila ada pemaksaan, kami akan lakukan mogok nasional. Upah kami tahun ini hanya naik 1 persen padahal inflasi sudah 4,9 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (23/8/2022).
Berkaitan dengan aksi ini, serikat buruh menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi karena bisa berdampak pada inflasi yang menurutnya tembus 6,5%.
Ia menjelaskan, inflasi tinggi akan membuat daya beli masyarakat menurun. Padahal, sudah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan upah minimum untuk buruh pabrik.
Kenaikan harga BBM bisa membuat harga berbagai kebutuhan pokok naik. Sementara, upah tidak naik sehingga hal ini menurutnya akan sangat memberatkan kalangan buruh.
"Kenaikan harga BBM yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, sampai 5 tahun mendatang karena omnibus law, itu akan membuat daya beli terpuruk anjlok 50 persen lebih. Kami pro subsidi dan jaminan sosial," ujar dia.
Selain itu, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena biaya operasional pabrik yang semakin besar akibat kenaikan harga bahan bakar.
Kemudian ketiga, alasan pemerintah yang menaikkan BBM karena negara lain sudah lebih mahal tidak tepat. Pasalnya, hal ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.
Selanjutnya, selama ini industri besar masih menggunakan batu bara dan diesel sebagai bahan bakar utama sehingga alasan kenaikan BBM subsidi dengan alasan industri adalah tidak tepat.
Baca Juga: Ancaman Inflasi di Depan Mata, Jokowi Tegaskan Pemerintah Hati-hati Atur Harga BBM Subsidi
Terakhir, ia menyebut, masyarakat Indonesia, khususnya menengah ke bawah adalah pengguna sepeda motor dan angkutan umum yang sangat rentan dengan harga BBM subsidi.
Berita Terkait
-
Nelangsa Buruh: Harga BBM dan Kebutuhan Naik Tapi Upah Tidak Naik
-
Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM Subsidi, Jokowi: Saya Suruh Hitung Betul Sebelum Diputuskan
-
Pertalite Hanya Tersisa 6 Juta Kiloliter dari 23 Juta Kiloliter, Pemerintah Perkirakan Stok Habis Oktober
-
Harga BBM Jadi Naik Atau Tidak? Keputusan Akhir Ada di Tangan Kementerian Keuangan
-
Ancaman Inflasi di Depan Mata, Jokowi Tegaskan Pemerintah Hati-hati Atur Harga BBM Subsidi
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Bank Emas Pegadaian Genap Berusia Satu Tahun, Bertekad Menata Masa Depan Investasi Emas Indonesia
-
YBM PLN Salurkan 45 Ribu Paket Bingkisan, Berbagi Berkah Sepanjang Ramadan 1447 H
-
Kisruh Beasiswa LPDP, Waktunya Evaluasi Sistem?
-
Airlangga Pastikan Tarif Dagang Indonesia dan AS Turun ke 15 Persen, Berlaku 90 Hari
-
ESDM Lobi-lobi AS Agar Sel Paner Surya RI Tak Kena Bea Masuk 104%
-
Kemenperin Catat Industri, Kimia dan Tekstil Lagi Loyo di Februari
-
IHSG Nyaris Stagnan pada Perdagangan Jumat, Tapi 352 Saham Meroket
-
BNBR Gelar Rights Issue 90 Miliar Saham, Perkuat Struktur Modal dan Ekspansi CCT
-
Rupiah Loyo ke Level Rp 16.787/USD di Tengah Aksi Jaga Investor
-
Ekonomi Digital RI Makin Gurih, Setoran Pajak Tembus Rp47,18 Triliun