Suara.com - Kalangan buruh siap melakukan unjuk rasa di 440 kota atau kabupaten di 34 provinsi untuk memprotes rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kami akan melakukan demo di 34 provinsi, 440 kabupaten atau kota untuk menolak kenaikan BBM dan omnibus law awal September 2022. Mogok juga akan dilakukan apabila ada pemaksaan, kami akan lakukan mogok nasional. Upah kami tahun ini hanya naik 1 persen padahal inflasi sudah 4,9 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (23/8/2022).
Berkaitan dengan aksi ini, serikat buruh menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi karena bisa berdampak pada inflasi yang menurutnya tembus 6,5%.
Ia menjelaskan, inflasi tinggi akan membuat daya beli masyarakat menurun. Padahal, sudah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan upah minimum untuk buruh pabrik.
Kenaikan harga BBM bisa membuat harga berbagai kebutuhan pokok naik. Sementara, upah tidak naik sehingga hal ini menurutnya akan sangat memberatkan kalangan buruh.
"Kenaikan harga BBM yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, sampai 5 tahun mendatang karena omnibus law, itu akan membuat daya beli terpuruk anjlok 50 persen lebih. Kami pro subsidi dan jaminan sosial," ujar dia.
Selain itu, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena biaya operasional pabrik yang semakin besar akibat kenaikan harga bahan bakar.
Kemudian ketiga, alasan pemerintah yang menaikkan BBM karena negara lain sudah lebih mahal tidak tepat. Pasalnya, hal ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.
Selanjutnya, selama ini industri besar masih menggunakan batu bara dan diesel sebagai bahan bakar utama sehingga alasan kenaikan BBM subsidi dengan alasan industri adalah tidak tepat.
Baca Juga: Ancaman Inflasi di Depan Mata, Jokowi Tegaskan Pemerintah Hati-hati Atur Harga BBM Subsidi
Terakhir, ia menyebut, masyarakat Indonesia, khususnya menengah ke bawah adalah pengguna sepeda motor dan angkutan umum yang sangat rentan dengan harga BBM subsidi.
Berita Terkait
-
Nelangsa Buruh: Harga BBM dan Kebutuhan Naik Tapi Upah Tidak Naik
-
Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM Subsidi, Jokowi: Saya Suruh Hitung Betul Sebelum Diputuskan
-
Pertalite Hanya Tersisa 6 Juta Kiloliter dari 23 Juta Kiloliter, Pemerintah Perkirakan Stok Habis Oktober
-
Harga BBM Jadi Naik Atau Tidak? Keputusan Akhir Ada di Tangan Kementerian Keuangan
-
Ancaman Inflasi di Depan Mata, Jokowi Tegaskan Pemerintah Hati-hati Atur Harga BBM Subsidi
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
- Ironi Letjen Lodewyk Pusung: 32 Tahun Setia di Militer, Tumbang dalam 1,5 Tahun Urus Gizi Nasional
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
UU P2SK Resmi Disahkan DPR dan Pemerintah, Ini Rincian 17 Poin Pentingnya
-
Purbaya Bela Danantara usai Diberi Outlook Negatif dari Lembaga Internasional Moody's
-
DSI Berpotensi Dongkrak Devisa dan Stabilkan Rupiah, Tapi Ada Risiko Tumpang Tindih Lembaga
-
IHSG Koreksi di Tengah Isu Pergantian Menkeu, BEI Buka Suara
-
Pertamina Akselerasi Transisi Energi Nasional Lewat Inovasi Dekarbonisasi dan Bisnis Rendah Karbon
-
Kabar Pasar Saham Indonesia Turun ke Frontier Market MSCI, BEI Buka Suara
-
Tak Sekadar untuk Ibadah, Masjid 3 Lantai Fakultas Teknik UGM Jadi Tempat Favorit Mahasiswa Nugas
-
Prodi Kebidanan dan Manajemen Paling Banyak Ditutup Tahun 2026, Efek Sepi Peminat?
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Dolar AS Mahal, RI Pakai Skema 'Barter' Dagang dengan Filipina