Suara.com - Kalangan buruh siap melakukan unjuk rasa secara serentak di 440 kota atau kabupaten di 34 provinsi sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi.
"Kami akan melakukan demo di 34 provinsi, 440 kabupaten atau kota untuk menolak kenaikan BBM dan omnibus law awal September 2022. Mogok juga akan dilakukan apabila ada pemaksaan, kami akan lakukan mogok nasional. Upah kami tahun ini hanya naik 1 persen padahal inflasi sudah 4,9 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (23/8/2022).
Bukan tanpa alasan, serikat buruh menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi karena bisa berdampak pada inflasi yang menurutnya tembus 6,5%.
Inflasi tinggi itu menurutnya akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Padahal, sudah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan upah minimum untuk buruh pabrik.
BBM naik tentu turut membuat harga berbagai kebutuhan pokok naik. Sementara, upah tidak naik sehingga hal ini menurutnya akan sangat memberatkan kalangan buruh.
"Kenaikan harga BBM yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, sampai 5 tahun mendatang karena omnibus law, itu akan membuat daya beli terpuruk anjlok 50 persen lebih. Kami pro subsidi dan jaminan sosial," ujar dia.
Ditambah lagi, pemutusan hubungan kerja (PHK) berisiko meningkat karena biaya operasional pabrik yang membengkak.
Kemudian ketiga, alasan pemerintah yang menaikkan BBM karena negara lain sudah lebih mahal tidak tepat. Pasalnya, hal ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.
Keempat, selama ini industri besar masih menggunakan batu bara dan diesel sebagai bahan bakar utama sehingga alasan kenaikan BBM subsidi dengan alasan industri adalah tidak tepat.
Baca Juga: Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Mamuju
Terakhir, ia menyebut, masyarakat Indonesia, khususnya menengah ke bawah adalah pengguna sepeda motor dan angkutan umum yang sangat rentan dengan harga BBM subsidi.
Berita Terkait
-
Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM Subsidi, Jokowi: Saya Suruh Hitung Betul Sebelum Diputuskan
-
Pertalite Hanya Tersisa 6 Juta Kiloliter dari 23 Juta Kiloliter, Pemerintah Perkirakan Stok Habis Oktober
-
Harga BBM Jadi Naik Atau Tidak? Keputusan Akhir Ada di Tangan Kementerian Keuangan
-
Ancaman Inflasi di Depan Mata, Jokowi Tegaskan Pemerintah Hati-hati Atur Harga BBM Subsidi
-
Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Mamuju
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Spesifikasi E6900H dan Wheel Loader L980HEV SDLG Indonesia
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina