Suara.com - Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atau FS, tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J resmi dipecat dari institusi Polri.
Setelah diberhentikan dengan tidak hormat, FS mengajukan banding ke pengadilan. Konsekuensi lainnya, akan ada perbedaan antara uang pensiun mengundurkan diri dan diberhentikan dengan tidak hormat.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda-Duda Pegawai, tercatat ketentuan khusus jika seorang pegawai negeri, termasuk yang berasal dari institusi Polri diberhentikan dengan tidak hormat.
Dalam sub-bab Penjelasan undang-undang tersebut, disebutkan bahwa untuk mendapatkan hak atas jaminan hari tua, seorang PNS harus memasuki masa pensiun atau memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat. Jika PNS tersebut diberhentikan dengan tidak hormat, yang bersangkutan tidak berhak atas dana pensiun.
Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan utama Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara aparatur negra yang berdaya-guna sebagai alat revolusi nasional dan organisasi harus terisi dengan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian salah satunya kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila.
Sementara bagi pegawai negeri yang memasuki usia pensiun atau dengan kata lain diberhentikan dengan hormat, besarnya uang pensiun adalah 2,5% dari dasar-pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan pensiun-pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar-pensiun. Jika pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, uang pensiun juga berhak diberikan kepada pasangan.
Kriteria pemberian pensiun kepada pegawai negeri adalah sebagai berikut.
1. Telah mencapai usia minimal 50 tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun minimal 20 tahun;
2. Berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan, pegawai negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena alasan jasmani dan rohani dengan masa kerja minimal empat tahun;
3. Penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya yang menyebabkan seorang PNS tidak dapat dipekerjakan kembali. PNS tersebut akan diberhentikan dengan hormat jika telah berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 10 tahun.
Seperti diketahui, setelah dinyatakan dipecat dengan tidak hormat, FS menyatakan permintaan maaf yang disampaikan secara langsung di hadapkan Tim Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Jumat (26/8/2022) dini hari WIB.
"Mohon maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, dan perwira pertama dan rekan Polri," kata Ferdy Sambo.
Dia mengaku dari lubuk hatinya yang terdalam merasa bersalah atas perbuatannya melakukan pembunuhan kepada Brigadir J.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
Kasus Sambo, Ini Perbedaan Mendasar Antara Dipecat dan Mengundurkan Diri di Kepolisian
-
Dipecat Tidak Hormat sebagai Anggota Porli, Ferdy Sambo: Saya Mohon
-
Warga Pekanbaru Diciduk Polisi karena Buat Konten tentang Ferdy Sambo, Pengacara Sebut Penangkapan Cacat Prosedur
-
Pemberhentian Ferdy Sambo dari Polri hanya Bisa Dilakukan Presiden Jokowi
-
Rekayasa Kasus hingga Bohong, IPW Sebut Pemecatan ke Ferdy Sambo Secara Tidak Hormat dari Polri Sudah Tepat
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Sinyal Kuat Menkeu Baru, Purbaya Janji Tak Akan Ada Pemotongan Anggaran Saat Ini
-
Lampung Jadi Pusat Energi Bersih? Siap-Siap Gelombang Investasi & Lapangan Kerja Baru
-
Dirut Baru Siap Bawa Smesco ke Masa Kejayaan
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Di Tengah Badai Global, Pasar Obligasi Pemerintah dan Korporasi Masih jadi Buruan
-
Telkomsel, Nuon, dan Bango Kolaborasi Hadirkan Akses Microsoft PC Game Pass dengan Harga Seru
-
Sosok Sara Ferrer Olivella: Resmi Jabat Kepala Perwakilan UNDP Indonesia
-
Wamen BUMN: Nilai Ekonomi Digital RI Capai 109 Miliar Dolar AS, Tapi Banyak Ancaman
-
Netmonk dari PT Telkom Indonesia Berikan Layanan Monitoring Jaringan Mandiri
-
Tantangan Berat Tak Goyahkan PGAS: Catat Laba Bersih Rp2,3 Triliun di Tengah Gejolak Global