Suara.com - International Rice Research Institute (IRRI) memberikan klarifikasi perihal misinformasi penghargaan yang diberikan lembaga riset itu kepada Pemerintah Indonesia bulan lalu.
Perwakilan IRRI untuk Indonesia, Hasil Sembiring, mengungkapkan, pembuatan plakat penghargaan untuk Pemerintah Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Namun, pembuatan plakat itu dilakukan setelah berdiskusi dengan pihak IRRI atas pertimbangan efisiensi.
“Yang saya luruskan, betul (plakat) dibuat di Indonesia, tetapi sudah disepakati bersama. Untuk praktisnya saja. Cuma saya agak bingung hal-hal (misinformasi) begitu dibahas. Kata-kata yang di sertifikat itu sama dengan yang tertulis di plakat,” kata Hasil.
Hasil menegaskan, penghargaan yang diberikan IRRI adalah karena Indonesia mampu mencapai swasembada beras. Dalam kurun tiga tahun terakhir, 2019-2021, Indonesia tidak melakukan impor beras medium.
“Angka itu angka dari BPS (Badan Pusat Statistik), dan itu benar. Dulu Kementan dan BPS sama-sama mengeluarkan angka. Kalau sekarang angka cuma satu, dari BPS. Apa yang di-statement itu angka BPS. Kami juga kroscek dengan angka-angka dari FAO (Food and Agriculture Organization),” Hasil mencoba meyakinkan.
Ihwal perbedaan tanggal penghargaan yang tertera di plakat dengan hari penyerahan kepada Indonesia, jelas Hasil, semata-mata jarena padatnya perjalanan dinas Direktur Jenderal IRRI Jean Ballie serta kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan bekerja dari rumah (work from home/ WFH). Plakat tertanggal 5 Juli 2022, sementara penyerahan penghargaan dilakukan pada 14 Agustus 2022.
“Sudah ada diskusi antara Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) dan Dirjen IRRI. Sudah dibahas (mereka berdua). Jadi, memang kata-kata yang di plakat seperti kata-kata di sertifikat. Karena kita waktu itu masih WFH dan itu disetujui di IRRI,” kata Hasil.
Ia juga menjelaskan bahwa fasilitas, seperti biaya perjalanan, akomodasi penginapan hingga uji polymerase chain reaction (PCR) dilakukan dengan biaya sendiri dari pihak IRRI.
“Dirjen IRRI juga pakai uang kantor sendiri, hotel, swab, perjalanan, sendiri,” kata Hasil.
Pemberian penghargaan oleh IRRI sempat dipertanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat kerja Komisi IV dengan Kementan, Rabu (31/8).
Dalam rapat itu, Sudin mempermasalahkan teknis dan proses pemberian penghargaan dalam bentuk plakat yang dibuat oleh Kementan. DPR juga mempertanyakan akomodasi rombongan IRRI selama di Indonesia.
Sebelumnya, IRRI menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas keberhasilan mewujudkan swasembada beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Minggu (14/8).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah
-
Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?