Suara.com - Pemerintah saat ini gencar untuk melakukan kemandirian pangan di tengah ancaman krisis pangan, salah satunya dengan mendorong proyek food estate atau lumbung pangan nasional di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait pembuatan saluran air dan pengolahan lahan pada food estate di Kalimantan Tengah yang akan ditugaskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Kementerian Pertanian dapat menggunakan lahan yang telah disiapkan.
“Progres food estate di Kalimantan Tengah yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sekitar 60 ribu hektare dimana tahun 2020 sebanyak 30 ribu hektare, di tahun 2021 sebanyak 14 ribu hektare, dan ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Selanjutnya, terkait dengan pengembangan food estate di Sumatera Utara telah mencapai realisasi sebesar 7 hektare dari target yang ditetapkan sebanyak 22 hektare.
Adapun penugasan terkait food estate tersebut akan diberikan kepada Bupati Humbahas sebagai penanggung jawab, namun dengan mempertimbangkan tingginya potensi yang dimiliki maka Kementerian Pertanian juga ditugaskan untuk dapat melakukan intervensi pada kegiatan pengembangan food estate tersebut.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan terkait dengan tingkat kemajuan pengembangan food estate di Nusa Tenggara Timur. Pada Kabupaten Belu dilakukan pengembangan food estate seluas 559 hektare dengan komoditas berupa jagung.
Kemudian pada Kabupaten Sumba Timur juga ditargetkan untuk pengembangan food estate sorgum sebesar 1 ribu hektare dan pada Kabupaten Sumba Tengah juga dilakukan pengembangan mencapai 10 ribu hektare. Pemerintah juga akan terus memberikan atensi serta dukungan terkait ketersediaan air dan pupuk yang memadai.
“Kemudian untuk food estate di Papua didorong ke arah Merauke dan Keerom, kalau di Merauke mendekati 1 juta hektare dan di Keerom mencapai 3 ribu hektare,” ungkap Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo turut memberikan arahan terkait regulasi Badan Cadangan Logistik Strategis agar disatukan dengan Peraturan Presiden mengenai peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate sehingga di dalamnya mengatur tentang Badan Cadangan Logistik Strategis yang akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan.
Baca Juga: Dunia Lagi Krisis Pangan, Jokowi Malah Sebut Ada Peluang Bikin Indonesia Untung
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN
-
Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi
-
Bukan Cuma Cegah Abrasi, Inilah Manfaat Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekonomi Pesisir
-
Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI
-
Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan
-
Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond
-
Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik