Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah Provinsi Bali untuk mengeluarkan kebijakan sekolah daring dan perkantoran Work From Home (WFH).
Hal ini dilakukan, untuk mengurangi mobilitas masyarakat pada saat penyelenggaraan KTT G20.
"Pak Gubernur, ini dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar Work From Home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat Covid kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).
Luhut juga menegaskan pentingnya keterlibatan pengemudi lokal pada penyelenggaraan KTT G20, menurutnya pengemudi lokal harus turut merasakan manfaat dari KTT G20.
Menko Luhut juga meminta Pemprov Bali untuk bisa membekali kemampuan bagi para pengemudi agar beralih ke kendaraan listrik.
Sementara, dia juga meminta pihak operator bandara untuk mempersiapkan segala mulai dari skenario rencana operasi bandara untuk KTT G20, slot parkir pesawat VVIP, hingga negara yang perlu diberikan privilage untuk parkir di Bandara Ngurah Rai.
Kemudian, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP, pemberlakuan partial close dan pengurangan frekuensi penerbangan di bandara Ngurah Rai dan bandara parkir pesawat, hingga pengaturan jarak dan/atau jeda waktu antar-pesawat.
"Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting, kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang," kata Luhut.
Selain itu, juga dibahas upaya untuk mengurangi load bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) on the spot.
Baca Juga: Parliamentary Speakers' Summit Jakarta Gunakan Mobil Listrik KTT G20 Bali
Dalam hal ini, menurut Menko Luhut, paspor dan data-data screening perlu dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu untuk menangani load secara lancar, juga perlu penguatan jumlah personil dan alat pendukung CIQ.
"Nah, untuk hal ini saya minta Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, semua kita kerja sama betul, bahu-membahu jangan ada saling tunggu," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- Jelajah Rasa! Ini Daftar Kota di Jawa Tengah yang Jadi Surganya Pecinta Kuliner
Pilihan
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
Terkini
-
IHSG Loyo Didorong Pelemahan Rupiah
-
Menkeu Purbaya Bisa Andalkan Sektor Migas untuk Kejar Target Ekonomi Tumbuh 6 Persen
-
Merasa Terlindungi, Guru di Sukabumi Ceritakan Pengalaman Positif dengan JKN
-
Rupiah Terkapar Tak Berdaya Lawan Dolar AS Hari ini ke Level Rp 16.600
-
BTN Syariah Akan Berubah Jadi Bank Syariah Nasional, Layani Tabungan Emas Hingga Haji
-
CFX Catat Transaksi Derivatif Kripto Tembus Rp73,8 Triliun
-
Profil PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT): Raksasa Tekstil Resmi Pailit!
-
The Fed Pangkas Suku Bunga, Harga Bitcoin Langsung Terbang?
-
Rupiah Jebol Rp16.600, Bos BI Turun Tangan Hingga Ungkap 'Jurus' Stabilisasi'
-
UMP 2026 Naik? Menaker: Sedang Dikaji!