Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah Provinsi Bali untuk mengeluarkan kebijakan sekolah daring dan perkantoran Work From Home (WFH).
Hal ini dilakukan, untuk mengurangi mobilitas masyarakat pada saat penyelenggaraan KTT G20.
"Pak Gubernur, ini dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar Work From Home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat Covid kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).
Luhut juga menegaskan pentingnya keterlibatan pengemudi lokal pada penyelenggaraan KTT G20, menurutnya pengemudi lokal harus turut merasakan manfaat dari KTT G20.
Menko Luhut juga meminta Pemprov Bali untuk bisa membekali kemampuan bagi para pengemudi agar beralih ke kendaraan listrik.
Sementara, dia juga meminta pihak operator bandara untuk mempersiapkan segala mulai dari skenario rencana operasi bandara untuk KTT G20, slot parkir pesawat VVIP, hingga negara yang perlu diberikan privilage untuk parkir di Bandara Ngurah Rai.
Kemudian, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP, pemberlakuan partial close dan pengurangan frekuensi penerbangan di bandara Ngurah Rai dan bandara parkir pesawat, hingga pengaturan jarak dan/atau jeda waktu antar-pesawat.
"Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting, kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang," kata Luhut.
Selain itu, juga dibahas upaya untuk mengurangi load bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) on the spot.
Baca Juga: Parliamentary Speakers' Summit Jakarta Gunakan Mobil Listrik KTT G20 Bali
Dalam hal ini, menurut Menko Luhut, paspor dan data-data screening perlu dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu untuk menangani load secara lancar, juga perlu penguatan jumlah personil dan alat pendukung CIQ.
"Nah, untuk hal ini saya minta Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, semua kita kerja sama betul, bahu-membahu jangan ada saling tunggu," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Pelabuhan Karimun Masuk Radar Sanksi Uni Eropa terkait Distribusi Minyak Rusia
-
Strategi Bank Mandiri Taspen Perkuat Ekosistem Pensiunan
-
Pandu Sjahrir: Moodys Hanya Minta Kejelasan Arah Kebijakan Pemerintah
-
Kemenhub Deadline Kapal Penyeberangan: Bereskan Izin atau Dilarang Mudik
-
Kilau Emas Menggoda, Pembiayaan BCA Syariah Melesat 238 Persen
-
Antisipasi Mudik Lebaran 2026, KSOP Tanjung Wangi Siagakan 55 Kapal di Selat Bali
-
Skandal Ribuan Kontainer China: Mafia Impor Diduga Gerogoti Institusi Bea Cukai
-
Kinerja 2025 Moncer, Analyst Rekomendasikan 'BUY' Saham BRIS
-
BPDP Akui Produktivitas Sawit Indonesia Kalah dari Malaysia
-
Pemerintah Umumkan Jadwal WFA Periode Ramadan-Lebaran, Berlaku buat ASN dan Swasta