Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah Provinsi Bali untuk mengeluarkan kebijakan sekolah daring dan perkantoran Work From Home (WFH).
Hal ini dilakukan, untuk mengurangi mobilitas masyarakat pada saat penyelenggaraan KTT G20.
"Pak Gubernur, ini dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar Work From Home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat Covid kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).
Luhut juga menegaskan pentingnya keterlibatan pengemudi lokal pada penyelenggaraan KTT G20, menurutnya pengemudi lokal harus turut merasakan manfaat dari KTT G20.
Menko Luhut juga meminta Pemprov Bali untuk bisa membekali kemampuan bagi para pengemudi agar beralih ke kendaraan listrik.
Sementara, dia juga meminta pihak operator bandara untuk mempersiapkan segala mulai dari skenario rencana operasi bandara untuk KTT G20, slot parkir pesawat VVIP, hingga negara yang perlu diberikan privilage untuk parkir di Bandara Ngurah Rai.
Kemudian, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP, pemberlakuan partial close dan pengurangan frekuensi penerbangan di bandara Ngurah Rai dan bandara parkir pesawat, hingga pengaturan jarak dan/atau jeda waktu antar-pesawat.
"Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting, kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang," kata Luhut.
Selain itu, juga dibahas upaya untuk mengurangi load bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) on the spot.
Baca Juga: Parliamentary Speakers' Summit Jakarta Gunakan Mobil Listrik KTT G20 Bali
Dalam hal ini, menurut Menko Luhut, paspor dan data-data screening perlu dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu untuk menangani load secara lancar, juga perlu penguatan jumlah personil dan alat pendukung CIQ.
"Nah, untuk hal ini saya minta Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, semua kita kerja sama betul, bahu-membahu jangan ada saling tunggu," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Update Terbaru, Dua Kapal Tanker PIS Usai Iran Berikan Respons Positif
-
Arus Balik Lebaran 2026 Memuncak, Bandara Soekarno-Hatta Layani 187 Ribu Penumpang dalam Sehari
-
Pertamina Perkuat Budaya Hemat Energi, dari Kantor hingga Program untuk Masyarakat
-
Iran Respons Positif, Dua Kapal Pertamina Bakal Keluar Selat Hormuz?
-
Pasca - Lebaran, Ini Status Stok Pangan Nasional!
-
Bulog Bantah Isu Dirut Ahmad Rizal Ramdhani Rangkap Jabatan KABAIS TNI
-
Arus Balik Lebaran 2026: ASDP Prioritaskan Mobil Pribadi dan Bus di Ketapang Gilimanuk
-
Izin OJK Dicabut, Bank Neo Commerce : Layanan Nasabah Tetap Aman
-
BRI Hadirkan Tarik Tunai GoPay di 19.000 ATM & CRM
-
Libur Lebaran 2026: Wisata Lokal Banjir Pengunjung, Pendapatan Daerah Naik