Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah Provinsi Bali untuk mengeluarkan kebijakan sekolah daring dan perkantoran Work From Home (WFH).
Hal ini dilakukan, untuk mengurangi mobilitas masyarakat pada saat penyelenggaraan KTT G20.
"Pak Gubernur, ini dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar Work From Home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat Covid kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).
Luhut juga menegaskan pentingnya keterlibatan pengemudi lokal pada penyelenggaraan KTT G20, menurutnya pengemudi lokal harus turut merasakan manfaat dari KTT G20.
Menko Luhut juga meminta Pemprov Bali untuk bisa membekali kemampuan bagi para pengemudi agar beralih ke kendaraan listrik.
Sementara, dia juga meminta pihak operator bandara untuk mempersiapkan segala mulai dari skenario rencana operasi bandara untuk KTT G20, slot parkir pesawat VVIP, hingga negara yang perlu diberikan privilage untuk parkir di Bandara Ngurah Rai.
Kemudian, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP, pemberlakuan partial close dan pengurangan frekuensi penerbangan di bandara Ngurah Rai dan bandara parkir pesawat, hingga pengaturan jarak dan/atau jeda waktu antar-pesawat.
"Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting, kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang," kata Luhut.
Selain itu, juga dibahas upaya untuk mengurangi load bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) on the spot.
Baca Juga: Parliamentary Speakers' Summit Jakarta Gunakan Mobil Listrik KTT G20 Bali
Dalam hal ini, menurut Menko Luhut, paspor dan data-data screening perlu dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu untuk menangani load secara lancar, juga perlu penguatan jumlah personil dan alat pendukung CIQ.
"Nah, untuk hal ini saya minta Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, semua kita kerja sama betul, bahu-membahu jangan ada saling tunggu," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Harga Sembako Naik Hari Ini : Cabai Rp88 Ribu, Beras Premium Rp21 Ribu per Kg
-
Harga Minyak Kembali Turun, Diprediksi Bertahan di Atas 80 Dolar AS hingga Akhir Tahun
-
Pegadaian Gelar Operasi Katarak Gratis, 300 Peserta Ikuti Screening dan 125 Orang Jalani Operasi
-
Harga Emas Antam Berbalik Anjlok, Hari Ini Dipatok Rp 2.839.000/Gram
-
Pasar Kripto Ambyar! Inflasi Meledak, Bitcoin dan Altcoin Kompak Terkapar
-
Pengangguran Masih 7,24 Juta Orang, Masalahnya Bukan Sekadar Minim Lowongan
-
Emiten MDLA Bagikan Dividen Tunai Rp 176,56 Miliar
-
Di Depan Investor Global, Purbaya Pamer Tuntaskan 45 Masalah Hambatan Investasi RI
-
IHSG Dibuka Langsung Anjlok ke Level 6.700 Setelah Rebalancing MSCI
-
Genjot Pendapatan, Emiten CASH Siap Hadapi Tantangan Industri Pembayaran Digital