Suara.com - Rencana impor beras yang digaungkan pemerintah melalui Perum Bulog mendapatkan penolakan mentah-mentah dari kalangan petani.
Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan, impor pangan tidak boleh dilakukan jika produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan. Ia berharap, beras dari petani lokal lebih diprioritaskan dibanding impor.
"Produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup, sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras," kata Henry melalui keterangan resmi dikutip pada Selasa (22/11/2022).
"Masalahnya, menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," sambungnya.
Terlebih, kata dia, pemerintah masih berdasar pada Perpres tentang Cadangan Pangan Pemerintah, tanpa rincian cadangan pangan nasional secara detail.
Sehingga, data yang dihitung oleh vbulog menurutnya merupakan cadangan pangan yang ada di pusat.
"Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah, persisnya," imbuhnya.
Hal ini sekaligus memperlihatkan kinerja Badan pangan Nasional yang belum maksimal. Padahal, bukan Bulog yang menentukan kebijakan terkait impor pangan, melainkan lembaga tersebut.
"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," ujar dia.
Baca Juga: Pupuk Kaltim Tingkatkan Produktivitas Padi dan Kakao Petani di Sulsel
"Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang," sambungnya.
Berita Terkait
-
Bulog Paseh Kidul Sumedang Jamin Stok Beras Aman hingga 5 Bulan ke Depan
-
Kementan Pastikan Produksi Beras Nasional Aman
-
Emiten Bank INA Incar 700 Petani Singkong Untuk Disalurkan KUR
-
Bantu Petani dan Warga Jaksel, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Sedekah Sayur
-
Pupuk Kaltim Tingkatkan Produktivitas Padi dan Kakao Petani di Sulsel
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
IHSG Hancur Lebur! Anjlok 3,56% ke Level 5.883, Asing Ramai Jual BMRI dan DSSA
-
Pelemahan Tak Terbendung, Rupiah Hampir Balik Lagi ke Rp18.000
-
Purbaya Klaim Kemenkeu Belum Berencana Punya Saham BEI Meski Diizinkan UU P2SK
-
Purbaya Ngotot Tambah Layer Cukai untuk Legalisasi Rokok Ilegal
-
Bunga Kredit PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen, OJK Mendadak Beri Peringatan
-
Evaluasi MBG, Luhut Soroti Pelaksanaan Serentak
-
Purbaya Respons Isu Tarik Dana SAL Milik Pemerintah dari Perbankan
-
Pemerintah Siapkan Rp815 Miliar untuk Program Kompor Listrik, Upayakan Tidak Impor
-
Rute Lengkap KRL, TransJakarta dan Mikrotrans Menuju ke JIS
-
Daftar Saham yang Meroket di Tengah Koreksi IHSG Sesi I