Ganjar Targetkan 100 Persen Mal Pelayanan Publik Beroperasi di Jateng

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan seluruh Kabupaten dan kota di wilayahnya memiliki mal pelayanan publik (MPP). Sampai saat ini, sudah ada 21 MPP ditambah dengan mal pelayanan publik milik provinsi.

Hal tersebut Ganjar sampaikan usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wakil Presiden.

Saat ini, ada 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya berada di Jawa Tengah. Artinya, tinggal 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih belum memiliki MPP.

"Tentu tadi itu bagian dari PR reformasi birokrasi kita ya yang mesti diselesaikan oleh daerah," ujar Ganjar.

Menurutnya, semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanan akan semakin baik. Namun, keberadaan MPP dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal. 

"Tapi itu nanti nggak cukup, loh. Jangan sampai terjebak hanya bangunannya saja, hanya mengumpulkan saja mall pelayanan publik. Tapi harus memudahkan, menggampangkan orang untuk terlayani. Dan yang kedua harus berpindah ke sistem yang sekali lagi, yang mesti didigitalkan," paparnya.

Ke depan, Gubernur berambut putih itu menargetkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki MPP.

"Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen," tandasnya.

Sampai saat ini MPP di Jawa Tengah berada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. Selain itu MPP Pemprov Jawa Tengah.

Baca Juga: Libur Nataru, Ganjar Ajak Masyarakat Wisata Dalam Negeri

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin secara khusus menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres.

Yang kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

“Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tuturnya.

Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran.

“Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres.