BPJS Kesehatan Klaim Cakupan Jaminan Kesehatan di Indonesia Sudah Mencapai 89,76%

Suara.com - BPJS Kesehatan mencatat, cakupan jaminan kesehatan di Indonesia sudah mencapai 245,8 juta jiwa atau sekitar 89,76% dari total penduduk di Tanah Air. Capaian tersebut menjadi yang terbesar di dunia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyebut, pihaknya terus berupaya meningkatkkan kepesertaan. Sebab program JKN merupakan bentuk konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan kepada masyarakat.

“Dulu ada buku menyatakan, orang miskin dilarang sakit, itu dulu. Tetapi sekarang kalau menurut saya orang miskin kalau sakit dilarang bayar,” jelas Ghufron dalam kegiatan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manado di Gedung serba guna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, (17/11).
Pada kesempatan tersebut, Ghufron juga memberikan pandangannya seputar tantangan turbulensi ekonomi global dan prospek perlindungan sosial terutama jaminan kesehatan serta antisipasi inovasi teknologi digital.

Kata Ghufron, BPJS Kesehatan bersama Program JKN merupakan sebuah perlindungan sosial di bidang kesehatan yang cakupan pesertanya terus meningkat.

Lebih jauh Ghufron mengatakan, hubungan antara ekonomi dan kesehatan juga sangat erat. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada perbaikan kesehatan, sebaliknya perbaikan kesehatan juga sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Orang bijak mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Oleh karenanya kesehatan harus dijaga,” lanjut Ghufron.

Berdasarkan data yang ada, Program JKN telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di antaranya pencegahan kemiskinan, menurunkan koefisien GINI, Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan angka harapan hidup (AHH), menurunkan porsi pembiayaan out of pocket (OOP) dalam total belanja kesehatan (TBK), menggerakan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan output penciptaan lapangan kerja.

“BPJS Kesehatan juga telah berkontribusi terhadap RPJMN 2020-2024 dengan mengembangkan antara lain Sistem Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK),” tambah Ghufron.

Terkait dengan antisipasi inovasi teknologi digital, Ghufron menerangkan, pengembangan inovasi sangat dibutuhkan dengan melihat suatu perubahan sebagai sebuah kesempatan. Pada penyelenggaraan Program JKN, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai mitra dalam menciptakan inovasi yang dapat memudahkan peserta JKN, seperti implementasi kanal pembayaran digital iuran JKN, sistem autodebit iuran, sistem antrean online, sistem telekonsultasi serta implementasi pelayanan administrasi tanpa tatap muka seperti Aplikasi Mobile JKN.

Baca Juga: Pemkot Medan Alokasikan Rp 179,8 Miliar untuk Jaminan BPJS

“Kunci dari transformasi digital yaitu bagaimana cara merencanakan kembali dan mendorong perubahan manajemen termasuk SDM yang ada di dalamnya,” terang Ghufron.

Senada dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Joy Elly Tulung selaku Ketua ISEI Cabang Manado mengatakan, dalam menjalani masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini, dapat kita rasakan bersama ternyata kesehatan itu sangat berhubungan erat dengan perekonomian.

“Ketika semua orang sakit, semua orang tidak dapat berbuat apa-apa, maka perekonomian tidak dapat tumbuh atau jalan ditempat. Terima kasih kepada Prof. Ghufron yang telah bersedia memeberikan pandangannya dalam seminar ini,” kata Joy.