Menuju Kedaulatan Energi, RDMP Balikpapan Jadi Andalan ESDM Stop Impor BBM

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan ketahanan energi Indonesia terganggu, karena masih bergantung pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Untuk mengatasi itu, pemerintah terus mengenjot penguatan kilang nasional sebagai jurus penghalang ketergantungan impor.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan saat ini pemerintah berharap pada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek yang dimiliki PT Pertamina (Persero) ini merupakan kilang minyak terbesar di Indonesia.

Menurut Laode, RDMP Balikpapan ini bisa mewujudkan kedaulatan energi sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, saat ini Indonesia hanya memiliki 8 uni kilang pengolahan minyak bumi dengan total kapasitas sekitar 1,182 juta BOPD, sementara kebutuhan BBM nasional telah mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Kesenjangan inilah yang selama ini mendorong impor dalam skala besar.

"RDMP Balikpapan menandai bagaimana negara, melalui arahan Presiden dan kepemimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memfokusan kebijakan hilirisasi migas secara nyata untuk memperkuat kedaulatan energi nasional," ujarnya Laode dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (12/1/2026).

Ia melanjutkan, pada hari ini Indonesia akan memulai sejarah baru dengan adanya peresmian RDMP Balikpapan. Tidak hanya itu, kedaulatan energi di RI makin diperkuat dengan peresmian serentak fasilitas minyak dan gas (Migas) di berbagai seluruh Indonesia.

Peresmian fasilitas migas itu diantaranya, Penambahan kapasitas tangki timbun crude oil Lawe-Lawe dari 5,6 juta barel menjadi 7,6 juta barel, Pembangunan tangki timbun BBM dan Terminal Tanjung Batu berkapasitas 125.000 KL serta empat dermaga, serta pembangunan pipa gas pasokan bahan bakar kilang dari Senipah ke Balikpapan sepanjang 78 km berdiameter 20 inch dengan kapasitas 125 MMSCFD.

"Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu contoh konkret keberhasilan pengawalan kebijakan tersebut. Proyek strategis nasional ini dimulai pada 2019 dan sempat mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19. Namun, dengan konsistensi arah kebijakan dan komitmen kuat Kementerian ESDM, proyek ini tetap diselesaikan hingga dapat beroperasi penuh," kata Laode.

Baca Juga: Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target

Laode menuturkan, RDMP Balikpapan yang memiliki nilai proyek USD 7,4 miliar tak hanya membuat lonjakan kapasitas menjadi 360 ribu BOPD, tetapi juga meingkatkan kualitas BBM dari 75,3 persen menjadi 91,8 persen atau setara dengan EURO V.

Sedangkan, kompleksitas kilang meningkat signifikan dari 3,7 menjadi 8. Sehingga Ini menunjukkan bahwa kebijakan Menteri ESDM tidak berhenti pada target volume, tetapi menekankan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan migas nasional.

"Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, produksi dalam negeri akan diperkuat melalui tambahan gasoline, diesel, avtur, LPG, serta produk petrokimia seperti propilena. Total produksi ini berpotensi menurunkan nilai impor BBM hingga sekitar Rp 68 triliun per tahun," bebernya.

Kemudian, tutur Laode, proyek ini juga menyerap puluhan ribu tenaga kerja, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta memberi kontribusi signifikan terhadap PDB nasional hingga Rp514 triliun.

"Salah satu unit kunci dalam pengembangan kilang terintegrasi ini adalah Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Unit ini menjadi simbol keberhasilan strategi hilirisasi migas yang selama ini didorong oleh Menteri ESDM.

"Karena memungkinkan konversi residu menjadi BBM dan produk bernilai tambah tinggi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing kilang nasional," imbuhnya.

Beroperasinya RDMP juga menjadi triger penguatan konsumsi diesel. Sebelumnya, pemerintah berhasil menurunkan impor solar dari kebijakan B40.

Maka dengan tambahan kapasitas dan fleksibilitas produksi dari RDMP, Indonesia semakin dekat pada target bebas impor diesel.

"Menteri ESDM juga tengah menyiapkan strategi lanjutan untuk mempercepat swasembada bensin dan avtur, sebagai bagian dari agenda besar kedaulatan energi nasional," pungkasnya.