Suara.com - Keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi angin segar bagimasyarakat Indonesia. Program JKN memberikan solusi terhadap permasalahan dalam sulitnya mengakses layanan kesehatan.
Kesulitan dalammengakses layanan kesehatan karena biaya yang besar, kini tidak perlu lagi dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut yang dirasakan oleh Rianty Annisa Susilo. Ia mengungkapkan, Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia. Ia beranggapan, jaminan kesehatan merupakan salah satu hal utamayang perlu diperhatikan oleh setiap warga negara.
“Alhamdulillah Indonesia sekarang sudah memiliki aspek penunjang kesehatan, seperti adanya BPJS Kesehatan ini. Dengan begitu kami sebagai masyarakat sudah tidak perlu lagi mengerluarkan biaya yang sangat mahal untuk berobat. Jika dibandingkan denganasuransi jiwa yang lainnya, iuran BPJS Kesehatan ini termasuk murah dan terjangkau. Apalagi jika dilihatdengan manfaatnya yang sangat besar,” ujar wanita yang akrab disapa Ririe.
Beberapa manfaatpun telah dirinya dan keluarganya rasakan. Saat ini, neneknya sedang melakukan kontrol rutin ke rumah sakit akibat penyakit jantung. Ia sangat mensyukuri dengan adanya Program JKN ini.
“Manfaatnya jelas ada saya rasakan, saya dan keluarga menjadi semakin dimudahkan, saat harus berobatdirumah sakit ataupun kontrol rutin. Salah satunya nenek saya ada yang memiliki penyakit jantung, yang mana diharuskan kontrol rutin sebulan sekali. Dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, kami tidak takut dan khawatir lagi mengeluarkan biaya yang cukup besar pada saat kontrol rutin kerumah sakit. Karena biayanya sudah dijamin BPJS Kesehatan,” lanjut Riri.
Ia berharap, Program JKN ini dapatmemberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga kekhawatiran mengenai biaya dalam berobatdapat diatasi.
“Mudah-mudahan adanya BPJS Kesehatan memberikan manfaat yang lebih luas lagi dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah yang telah memberikan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan ini,” tutup Ririe.
Baca Juga: Pemda Teluk Bintuni Lanjutkan Program Universal Health Coverage
Berita Terkait
-
Punya JKN, Amalia Mahdhiani Tak Perlu Tengok Isi Dompet Saat Berobat
-
Aplikasi Mobile JKN Membuat Inayah Terpukau: Di Luar Ekspektasi dan Berikan Kemudahan
-
Pemda Teluk Bintuni Lanjutkan Program Universal Health Coverage
-
Pemkot Palopo Siap Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan Usai Raih Predikat UHC
-
Peringati HKN Ke-58, RSUD Bumiayu Bayari Iuran JKN Ratusan Orang
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok