Bank Dunia Bilang Harga Beras RI Paling Mahal, Mentan Justru Klaim Terendah, Bikin Bingung

Suara.com - Bank Dunia atau World Bank melaporkan bahwa harga beras Indonesia merupakan yang tertinggi se-Asia Tenggara. Harga beras di dalam negeri lebih mahal ketimbang negara tetangga Filipina, Vietnam hingga Thailand.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo merasa bingung dengan laporan Bank Dunia itu. Dia pun mengklaim justru harga beras di dalam negeri terendah kedua di Asia.  

"Beras kita tidak pernah di atas Harga Pokok Penjualan atau HPP. Harga beras kita nomor dua terendah yang ada di Asia bahkan," ujarnya di Jakarta yang ditulis Rabu (21/12/2022).

Syahrul meminta, Bank Dunia untuk segera mengoreksi laporan yang dikeluarkan. Dia juga meragukan, data-data yang jadi bahan dasar laporan Bank Dunia itu.

Selama ini, dia sesumbar bahwa harga beras di Indonesia tidak pernah di atas HPP yang sebesar Rp 12.500/kg.

"Jadi, data mana dia pakai? Secara umum belum pernah di atas HPP yang kita terapkan, belum pernah di atas Rp 12.500 kan," jelas dia.

Laporan Bank Dunia

Menurut Laporan Bank Dunia yang bertajuk Indonesia Economic Prospect (IEP) December 2022, tingginya harga beras ini bahkan telah terjadi selama 10 tahun terakhir.

"Harga beras Indonesia secara konsisten adalah yang tertinggi di Asia Tenggara selama dekade terakhir," tulis Bank Dunia dalam laporan itu yang dikutip, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Pak Jokowi Gimana Nih, Laporan Bank Dunia Harga Beras Indonesia Paling Mahal di Asia Tenggara

Dalam laporan itu, Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia lebih tinggi 28% dari harga di Filipina. Selain itu, lebih mahal dua kali lipat dari negara Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand.

Bank Dunia juga mencatat, mahalnya harga beras itu diakibatkan adanya pembatasan tarif impor, monopoli impor BUMN, dan hal lainnya yang tidak terkait tarif.

"Rantai pasok yang panjang dan biaya distribusi yang tinggi juga penyebab harga pangan itu tinggi bagi konsumen di negara tersebut," kata Bank Dunia.