Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau dan mengawasi industri jasa keuangan secara intensif per individu entitas bisnis.
Jokowi tak ingin kasus yang menimpa Gautam Adani yang ada di India juga terjadi di Indonesia.
“Kita tidak bisa hanya mengawasi secara makro saja, tapi mikro harus diperiksa satu per satu,” pinta Presiden Jokowi dalam sambutan pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2/2023).
Ia memperingatkan, telah terjadi krisis pada industri keuangan India setelah Grup Adani mengalami kehilangan nilai kapitalisasi pasar secara signifikan.
“Secara makro India bagus, tapi karena ada kasus Adani minggu kemarin. Kehilangan USD 120 miliar atau seperempat PDB India sehingga Rupee Jatuh. Capital out flow, hati hati. Jadi pengawasan - pengawasan (penting),” ingat Joko Widodo.
Diketahui, Gautam Adani harus rela kehilangan ribuan triliun hartanya usai terseret kasus skandal pencucian uang.
Padahal Gautam Adani yang berasal dari India sempat menikmati menjadi orang paling tajir di Asia, kini hartanya lenyap begitu saja.
Hal tersebut terjadi setelah perusahaan-perusahaan milik Gautam Adani mengalami kerugian besar-besaran. Mengutip Reuters, Jumat (3/2/2023) saham-saham perusahaan Adani anjlok paling dalam, kerugiannya membengkak hingga di atas US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.490 triliun (kurs Rp 14.900) per hari Kamis kemarin.
Anjloknya saham-saham perusahaan Adani yang begitu parah menimbulkan kekhawatiran adanya dampak sistemik. Apalagi kondisi ini terjadi sehari setelah Grup Adani gagal melakukan penghimpunan dana US$2,5 miliar.
Baca Juga: Viral! Adik Prabowo Gelontorkan Dana hingga Rp 19 Miliar untuk Kampanye Jokowi di Pilgub DKI 2012
Bursa Efek Nasional India mengatakan telah menempatkan saham-saham seperti Adani Enterprises, Adani Ports, dan Ambuja Cements dalam pengawasan khusus.
Hal serupa terjadi juga dengan perusahaan Adani yang listing di pasar modal Amerika Serikat (AS). Bahkan Indeks S&P Dow Jones menyatakan akan menghapus saham Adani Enterprises dari indeksnya per 7 Februari. Hal itu akan membuat saham Adani jadi kurang menarik bagi para investor.
Keruntuhan kerjaan bisnis Adani sendiri terjadi setelah laporan penelitian lembaga Hindenburg yang berbasis di Amerika Serikat menyoroti grup Adani melakukan penipuan berbasis short-seller.
Seminggu setelah penelitian itu dirilis ke publik, saham-saham grup Adani rontok dan mengirimkan gelombang kejutan di seluruh pasar, politik, dan bisnis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN