Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan RRT memasuki tahun ke-74 pada tahun ini. Eratnya kemitraan dan persahabatan tersebut adalah landasan yang kuat untuk semakin mempererat persahabatan Indonesia-Tiongkok, utamanya di bidang ketenagakerjaan.
Ida mengatakan, Kemnaker sendiri telah memiliki kerja sama dengan beberapa perusahaan Tiongkok, khususnya dalam hal pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi. Beberapa perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) bergerak di bidang pengolahan biji nikel serta di bidang jasa telekomunikasi.
"Saya harap, dalam waktu dekat, kerja sama dengan Pemerintah RRT di bidang pelatihan vokasi dapat ditingkatkan dengan mengembangkan program pelatihan di bidang perawatan mobil listrik," kata Ida Fauziyah saat menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar RRT, Lu Kang, di Kantor Kemnaker Jakarta, Senin (20/2/2023).
Ida juga berharap Pemerintah RRT dapat mendukung pemetaan sektor industri perusahaan Tiongkok di Indonesia dan bekerja sama dalam peningkatan dan pengembangan fungsi dan kejuruan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Indonesia. "Sehingga BPVP dapat menyediakan SDM berkompetensi dan sesuai dengan kebutuhan pasar industri," kata Ida.
Dalam kesempatan ini, Ida juga menyebut bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan dengan Pemerintah RRT untuk menggelar joint job fair, di mana joint job fair ini melibatkan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ada di Indonesia.
"Sehubungan dengan hal ini, kami menyambut baik keinginan Pemerintah RRT untuk menyelenggarakan joint Job Fair dengan perusahaan RRT di Indonesia," katanya.
Selain pengembangan SDM dan informasi pasar kerja, pertemuan ini juga membahas knowledge and information exchange; pembinaan dan pengawasan tenaga kerja; serta pemberdayaan masyarakat di sekitar proyek-proyek tersebut.
"Saya harap pertemuan ini dapat memperkuat hubungan dan kerja sama Pemerintah RRT dan Indonesia di bidang ketenagakerjaan," katanya.
Baca Juga: Indonesia Sampaikan 5 Pandangan Mengenai Dunia Kerja dalam KTT Pemerintah Dunia 2023
Berita Terkait
-
Joint Marketing Berjalan Baik, BPJAMSOSTEK dan PT Pos Lanjutkan Beri Perlindungan Pekerja
-
Kurir SAP Express Meninggal Usai Antar Paket, BPJAMSOSTEK Siap Berikan Santunan
-
Perppu Cipta Kerja Diyakini Jadi Solusi Hadapi Dinamika Ekonomi Global
-
Kemnaker Dorong K3 sebagai Gaya Hidup di Budaya Kerja
-
Pos Indonesia Layani 250.000 Transaksi BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2022
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
Pemerintah Telah Pasang 196 Jembatan Darurat di 3 Provinsi Terdampak Banjir Sumatera
-
Tambang Martabe Mau Diambil Alih, Agincourt Resources Bicara Hak dan Kewajiban
-
Danantara Tugaskan PGN ke Bisnis Midstream dan Hilir Migas
-
Pemerintah Ungkap Aceh Telah Pulih dari Bencana Banjir Sumatera
-
Izin Tambang untuk Ormas Picu Polarisasi, Tapi Tak Sampai Pecah Organisasi
-
Danantara Respon Anjloknya Pasar Saham RI, Mau Guyur?
-
Istana: PT Perminas Akan Kelola Banyak Tambang, Bukan Cuma Martabe
-
Daftar Jajaran Direksi Perminas, Ada Petinggi Emiten Bakrie
-
Pindah Kantor di BEI, OJK Akan Tendang Keluar Bursa Emiten yang Langgar Aturan Free Float
-
Wacana Tambang Martabe Dikelola Perminas akan Diputuskan Lewat Rapat Antar-Kementerian