Suara.com - Pakar Kebijakan Publik dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin (Unhas), Phil Sukri menilai kegaduhan pemecatan guru SMK di Cirebon harus dilihat akar permasalahnnya.
Menurut dia, permasalahan pemecatan ini berawal dari kritik yang dilontarkan Sabil kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil yang menggunakan atribut partai di acara kedinasan.
"Harus dilihat apakah Ridwan Kamil memakai atribut parpol atau hanya sekadar warna saja yang mirip. Jika menggunakan atribut partai, apakah itu merupakan suatu kesengajaan atau tidak. Itu semua harus dilihat secara jernih," ujar Sukri seperti dikutip, Senin (20/3/2023).
Dia melanjutkan, sebagai seorang pemimpin daerah, sejatinya kritik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas sebagai pejabat publik. Sukri memahami, sebagai pribadi Ridwan Kamil juga bisa memiliki ketersingungan ketika dikritik.
Ketika dikritik menurut Sukri pemimpin daerah juga tak boleh baper dan selalu menunjukan sikap arif bijaksana. Kalaupun marah, menurut Sukri, Ridwan Kamil juga harus bijaksana.
Sebab setiap kebijakan yang diambil pejabat daerah pasti akan ada pro dan kontra. Sehingga ketika dikritik masyarakat, seharusnya pemimpin cukup memberikan klarifikasi.
Misalnya jika Ridwan Kamil dikritik Sabil di IG, menurut Sukri seharusnya ia cukup menjelaskan di media yang sama. Tak perlu bereaksi berlebih dengan melakukan DM kepada pihak sekolah atau ke Sabil.
"Jika kritik tersebut tidak benar, harusnya Ridwan Kamil cukup melakukan konfirmasi terhadap tuduhan yang dilontarkan Sabil. Tentunya melalui media yang sama. Kecuali jika ada hal-hal yang tidak diketahui publik yang membuat Ridwan Kamil bertindak jauh dari sekadar konfirmasi. Kalau ada pesan khusus dari Ridwan Kamil kepada pihak sekolah yang mengarah pada terjadinya pemecatan tersebut, mungkin langkah DM yang dilakukannya tidak bijaksana," imbuh Sukri.
Reaksi Ridwan Kamil yang membuat kegaduhan ini dinilai memberi pengaruh yang disignifikan bagi masyarakat terhadap Gubernur Jabar tersebut. Sebab mayoritas masyarkat melihat aspek negatif Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang tidak bijak, tidak arif dan pemimpin Baper.
Baca Juga: Bantu Ekonomi Kerakyatan Lewat Produksi Pisang Sale
Tentu ini semua akan memberikan efek tidak baik bagi nama beliau dikemudian hari. Terlebih lagi Ridwan Kamil merupakan salah satu calon pemimpin yang kemungkinan akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jabar di periode ke 2. Sehingga menurut Sukri penting bagi Ridwan Kamil untuk segera mengklarifikasi DM yang dilakukan ke pihak sekolah dimana Sabil bekerja.
"Ridwan Kamil harus bisa menjelaskan kepada publik. Saat ini ada anggapan di publik seolah-olah ada ditekan dari Ridwan Kamil melalui DM yang mengakibatkan adanya pemecatan Sabil. Jika Ridwan Kamil tak segera menjelaskan, maka memberikan dampak yang kurang baik baginya. Khususnya di Jabar," pungkas Sukri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Dasco Puji BI yang Bikin Kuat Rupiah: RI Kini Tak Bergantung Dolar AS
-
AS-Iran Resmi Berdamai? Draf Kesepakatan Rahasia Dua Negara Bocor!
-
PM Malaysia Kenang Bung Hatta: Negara Tidak Boleh Ditopang Segelintir Elit
-
Dugaan Dikerahkan Kawal Demo, Apakah Komcad Dapat Gaji dan Tunjangan?
-
Pemerintah Janji Stok Pupuk Nasional Aman, Zulhas: Kopdes Jadi Penyalur
-
DPR Apresiasi Langkah Baru Bank Indonesia Perkuat Nilai Rupiah
-
Foto e-KTP Jelek Bisa Diganti? Ini Aturan dan Syarat Resminya
-
Dasco Dukung Gebrakan 'Dedolarisasi' BI: Transaksi Triliunan ke China Cukup Pakai QRIS
-
Tiket Pesawat Mahal! Pengamat Bongkar Anomali Pajak 'Tersembunyi'
-
Harga Bawang dan Beras Kompak Naik, Minyak Goreng Ikut Makin Mahal