Suara.com - Penolakan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Masih terjadi. Beberapa, sejumlah Anggota DPR meminta pemerintah menunda rencana perpindahan IKN Nusantara itu.
Menurut sejumlah Anggota DPR RI, harusnya fokus untuk menjaga harga pangan sampai pembangunan infrastruktur pertanian.
Dalam rapat paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, Juru Bicara Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, belanja negara harusnya dialokasikan ke kegiatan yang berefek ganda ke maasyarakat.
"Fraksi Demokrat meminta pemerintah terus mendorong belanja negara yang bersifat memiliki multiplier effect sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda," ujarnnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Rizki melanjutkan, pemerintah juga harus fokus dalam stabilitas pangan, harga bahan pokok, serta energi untuk masyarakat. Terlebih tahun depan merupakan tahun terakhir masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Selain Demokrat, Fraksi Demokrat juga mengusulkan perpindahan IKN ditunda. Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin mengatakan, seharusnya pemerintah juga mengalokasi dana belanjanya untuk membangun infrastruktur pertanian.
"PKS berpandangan agar pemerintah menunda ibu kota negara atau IKN sehingga belanja tersebut difokuskan pada daya beli masyarakat peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja berkadalian lainnya," jelas dia.
Untuk diketahui, direncakanan ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur pada tahun 2024. Pembangunanya pun kekinian tengah dikebut dan telah berlangsung sejak 2022.
Baca Juga: Diduga KDRT Istri Muda, MKD DPR Tak Bisa Proses Kasus Bukhori Yusuf Gegara Ini
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
Terkini
-
Lowongan Kerja dan Gaji PT KAI Commuter Oktober 2025, Ada 8 Posisi Lulusan D3 dan S1
-
Kilang Minyak Dumai Kebakaran, Stok BBM Pertamina Gimana?
-
AI Jadi Kunci Efisiensi Bisnis, Produktivitas Perusahaan Bisa Naik 40 Persen
-
Uang Pensiun DPR Digugat, Berapa Nominal yang Diterima Pensiunan DPR per Bulan?
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Neraca Dagang Surplus Terus Selama 64 Bulan, Bank Indonesia : Ekonomi Indonesia Makin Kuat
-
Pergerakan IHSG Hari Ini: Pasar Diuji, Faktor-faktor Ini Mungkin Jadi Penentu
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Subholding Gas Pertamina Integrasikan Energi Bersih dengan Pembangunan Desa Berkelanjutan