Pemerintah pun optimistis dengan peran industri EV dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia lainnya, seperti peningkatan keamanan energi, efisiensi anggaran negara, dan pengurangan emisi.
Peneliti ICCT, Tenny Kristiana menekankan, berdasarkan studi ICCT yang akan diluncurkan dalam waktu dekat, emisi EV di Indonesia jauh lebih rendah dibanding kendaraan konvensional.
“Saat ini pengurangan emisi kendaraan EV dibanding kendaraan konvensional ada di sekitaran 50%," ujar Tenny.
Kristiana menambahkan di tahun 2021, emisi EV di Tiongkok dan India lebih rendah dibanding kendaraan konvensional, yaitu sebesar 48 persen sampai 68 % untuk China dan antara 30 - 56 % untuk India.
Associate dan Country Coordinator IISD, Lucky Lontoh juga mengangkat potensi EV dalam meringankan beban subsidi BBM Indonesia.
“Ketegangan geopolitik mempengaruhi harga BBM dunia. Adopsi EV dapat mendukung upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia,” jelasnya.
Namun pengembangan industri EV dalam negeri masih dihadapkan dengan dua tantangan besar. Pertama, bagaimana Indonesia dapat meningkatkan kapasitas manufaktur dan kedua, bagaimana Indonesia dapat meningkatkan permintaan domestik terhadap EV.
Managing Director dan Senior Partner BCG, Yulius mengatakan bahwa saat ini sudah banyak negara maju dan berkembang yang telah memberikan kebijakan insentif terkait kendaraan listrik dengan harapan bisa menjadi produser kendaraan listrik di negaranya.
“Pertanyaannya, Indonesia: apakah kita menjadi konsumen saja atau kita jg ada ambisi untuk jadi hub production dari kendaraan listrik? Saya mengapresiasi pemerintah indonesia yang sudah memiliki keinginan untuk menjadi produsen ataupun hub dari basis produksinya,” ujar Yulius.
Baca Juga: Menko Airlangga: Indonesia Siap jadi Penyedia Baterai Kendaraan Listrik Amerika
Yulius menambahkan bawah industri otomotif saat ini sedang mengalami transformasi ‘generational opportunity’ yang datang sekali dalam waktu tiga puluh tahun dimana produsen mobil sedang melakukan pergantian radikal jenis bahan bakar otomotif.
“Banyak negara berlomba-lomba untuk mengundang OEM (Original Equipment Manufacturer) untuk membangun industri di negara mereka, karena kalau tidak dipilih sebagai yg pertama, mungkin akan menunggu 5-10 tahun ke depan,” imbuh Yulius.
Berita Terkait
-
Dorong Minat Masyarakat, Pemerintah Berikan Insentif untuk Kendaraan Listrik
-
Subsidi Kendaraan Listrik Tidak Tepat Sasaran, Hanya Untungkan Produsen
-
GoEasy Perkenalkan Kabinet Penukaran Baterai Motor Listrik Tercepat
-
Produsen Motor Listrik Ini Berinovasi Ciptakan Pergantian Baterai dalam Tujuh Detik
-
Kendaraan Listrik Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Booming Perumahan 2025-2029: Prabowo Genjot Subsidi, Apa Saja Dampaknya?
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan