Suara.com - Pemerintah dikabarkan akan menghapus subsidi motor listrik berbasis baterai untuk kelompok tidak mampu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan, kebijakan ini berpotensi diberikan untuk semua kalangan.
Hal ini ia sampaikan lantaran pembelian motor listrik dalam negeri masih rendah meski sudah diberikan subsidi sebesar Rp 7 juta. Hingga 5 Juni 2023, hanya ada 637 unit motor listrik yang dibeli dengan subsidi, jauh dari target 200.000 unit.
"Kami telah membuka subsidi motor listrik melalui aplikasi Sisapira. Namun, perkembangannya tidak signifikan. Pembelian sepeda motor listrik sangat lambat," ujarnya saat hadir dalam acara bertajuk Ekosistem Menuju Energi Bersih yang disiarkan di saluran YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika, dikutip pada Kamis (8/6/2023).
"Apakah perlu membahas kemungkinan mengganti bantuan pemerintah sehingga dapat digunakan oleh semua orang? Kami sedang mengevaluasi semuanya," ujarnya.
Menurut Moeldoko, mekanisme penyaluran subsidi untuk pembelian motor listrik akan lebih sederhana dan praktis agar tidak rumit. Kecepatan pencairan dana juga menjadi perhatian, sehingga semua sektor terkait dapat mendapatkan manfaatnya.
"Subsidi ini diberikan kepada diler dan akan menjadi restitusi, sehingga terkesan pembayarannya memakan waktu lama. Ini yang kami evaluasi agar pembayaran dapat dilakukan dalam waktu satu hingga dua bulan," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko juga menyebut peran perbankan dalam menunda pengadaan fasilitas pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) oleh pihak swasta.
Menurutnya, jika perbankan tidak memberikan dukungan kepada nasabah untuk membeli motor listrik, akan berdampak pada keterbatasan SPKLU yang tersedia.
"Isu ketersediaan stasiun pengisian, juga tergantung pada swasta. Jika perbankan tidak memberikan dukungan yang kuat untuk pembiayaan pembelian sepeda motor, maka orang akan kesulitan beralih. Ini terkait dengan bagaimana swasta mempersiapkan SPKLU," ungkap Moeldoko.
Baca Juga: CEK FAKTA: AHY Pamit Mundur, Jabatan Ketum Demokrat Diambil Alih Moeldoko
"Jika motor listrik tidak populer, SPKLU juga tidak akan berkembang. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan dukungan yang kuat," tambahnya.
Berita Terkait
-
Terkait Surat Terbuka Denny Indrayana Minta Presiden Jokowi Dilengserkan, PKN: Hanya Plintat-plintut untuk Bikin Keruh
-
Said Didu Tertawa Saat Moeldoko Dinilai Punya Hak Soal Ingin 'Rebut' Demokrat: Sumber Haknya Apa?
-
Faldo Tegaskan Sikap Pemerintah Soal Moeldoko Ingin Rebut Demokrat, Pengamat Bocorkan 'Sesuatu'
-
CEK FAKTA: Moeldoko Polisikan AHY, Keluarga Cikeas Terbukti Rampok Partai Demokrat, Benarkah?
-
CEK FAKTA: AHY Pamit Mundur, Jabatan Ketum Demokrat Diambil Alih Moeldoko
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis
-
CORE: Ekonomi Indonesia 2026 Resilien, Tapi Akselerasi Tertahan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut
-
Pengusaha Kakao Lokal Minta Insentif ke Pemerintah, Suku Bunga Bisa Tembus 12%
-
7 Kontroversi Bandara Morowali: Diresmikan Jokowi, Punya 'Kedaulatan' Sendiri?
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
ESDM: Tahun Depan SPBU Swasta Bisa Impor BBM Sendiri Tanpa Bantuan Pertamina
-
Pemerintah Tak Perlu Buru-buru soal Tudingan Impor Beras Ilegal di Sabang
-
Dua Program Flagship Prabowo Bayangi Keseimbangan APBN 2026 dan Stabilitas Fiskal