Suara.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) mengajukan jumlah dana yang disarankan untuk tahun 2024 sebesar Rp60,18 miliar kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh, menjelaskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR yang diadakan secara virtual di Jakarta pada hari Selasa (14/62023), jumlah dana tersebut terdiri dari program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp1,12 miliar, serta dukungan manajemen sebesar Rp59,06 miliar.
Pengajuan jumlah dana tersebut dilakukan dengan memperkuat kebijakan melalui penguatan sistem pengawasan internal di Kemenkeu, yang mencakup tindakan pencegahan yang efektif, deteksi dini, serta respons penindakan yang tegas dan cepat.
Awan juga menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan kinerja pengawasan internal untuk mencapai transformasi institusi yang melibatkan manajemen sumber daya manusia, penataan kelembagaan, penataan proses bisnis dan digitalisasi, serta penguatan teknis pengawasan.
Selain Itjen, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu dan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga mengajukan jumlah dana yang disarankan sebesar Rp30,13 miliar.
Anggaran tersebut mencakup dukungan manajemen dari Setjen sebesar Rp26,89 miliar dan BLU LPDP sebesar Rp3,24 miliar.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan BLU Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, yang mengajukan jumlah dana yang disarankan untuk tahun 2024 sebesar Rp680,38 miliar.
Jumlah dana yang disarankan tersebut terdiri dari dukungan manajemen untuk BPPK sebesar Rp668,92 miliar dan BLU PKN STAN sebesar Rp11,46 miliar.
Persetujuan terhadap semua jumlah dana yang disarankan untuk Eselon I dan BLU di bawah Kemenkeu tersebut akan dilakukan dalam rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan.
Baca Juga: Sosok Rionald Silaban, Orang Terkaya Anak Buah Sri Mulyani, Dibilang Asbun oleh Jusuf Hamka
Tag
Berita Terkait
-
Jusuf Hamka Tantang Pejabat Kemenkeu yang Bisa Buktikan Dirinya Berutang ke Negara, Loyalis Anies: Pemerintah Ini Terbiasa
-
Jusuf Hamka Tantang Kemenkeu: Kalau Benar Perusahaan Berhutang Ke Negara 700 M, Gue Bayar 100 Kali lipat Rp 70 Triliun Bos!
-
Gus Imin Minta Kominfo Perkuat Sistem Perlindungan Data Pribadi
-
Setelah Kemenkeu, KPK Kini Bidik LHKPN Pegawai Kemenhub dan Kementerian ESDM
-
Sosok Rionald Silaban, Orang Terkaya Anak Buah Sri Mulyani, Dibilang Asbun oleh Jusuf Hamka
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
BKPM Dorong Danantara Garap Proyek Carbon Capture and Storage
-
Mengenal Kalla Group: Warisan Ayah Jusuf Kalla yang Menjadi Raksasa Bisnis Keluarga dan Nasional
-
Uang Primer Tumbuh 18,6 Persen, Apa Penyebabnya?
-
IHSG Sempat Cetak Rekor Level Tertinggi 8.200, Ternyata Ini Sentimennya
-
Harga Mati! ESDM Tetap Sarankan Shell Cs Beli BBM Murni dari Pertamina Hingga Akhir Tahun
-
Apa Itu XAUUSD dan Pengaruhnya Terhadap Harga Emas
-
Kementerian BUMN Berubah Jadi BP BUMN, Gaji ASN dan PPPK Turun?
-
Utang Krakatau Steel Susut Lebih Cepat, Setelah Restrukturisasi Disetujui
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
IEU-CEPA Disepakati, Uni Eropa Lirik Industri F&B hingga Energi Terbarukan Indonesia