Suara.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) mengajukan jumlah dana yang disarankan untuk tahun 2024 sebesar Rp60,18 miliar kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh, menjelaskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR yang diadakan secara virtual di Jakarta pada hari Selasa (14/62023), jumlah dana tersebut terdiri dari program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp1,12 miliar, serta dukungan manajemen sebesar Rp59,06 miliar.
Pengajuan jumlah dana tersebut dilakukan dengan memperkuat kebijakan melalui penguatan sistem pengawasan internal di Kemenkeu, yang mencakup tindakan pencegahan yang efektif, deteksi dini, serta respons penindakan yang tegas dan cepat.
Awan juga menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan kinerja pengawasan internal untuk mencapai transformasi institusi yang melibatkan manajemen sumber daya manusia, penataan kelembagaan, penataan proses bisnis dan digitalisasi, serta penguatan teknis pengawasan.
Selain Itjen, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu dan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga mengajukan jumlah dana yang disarankan sebesar Rp30,13 miliar.
Anggaran tersebut mencakup dukungan manajemen dari Setjen sebesar Rp26,89 miliar dan BLU LPDP sebesar Rp3,24 miliar.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan BLU Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, yang mengajukan jumlah dana yang disarankan untuk tahun 2024 sebesar Rp680,38 miliar.
Jumlah dana yang disarankan tersebut terdiri dari dukungan manajemen untuk BPPK sebesar Rp668,92 miliar dan BLU PKN STAN sebesar Rp11,46 miliar.
Persetujuan terhadap semua jumlah dana yang disarankan untuk Eselon I dan BLU di bawah Kemenkeu tersebut akan dilakukan dalam rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan.
Baca Juga: Sosok Rionald Silaban, Orang Terkaya Anak Buah Sri Mulyani, Dibilang Asbun oleh Jusuf Hamka
Tag
Berita Terkait
-
Jusuf Hamka Tantang Pejabat Kemenkeu yang Bisa Buktikan Dirinya Berutang ke Negara, Loyalis Anies: Pemerintah Ini Terbiasa
-
Jusuf Hamka Tantang Kemenkeu: Kalau Benar Perusahaan Berhutang Ke Negara 700 M, Gue Bayar 100 Kali lipat Rp 70 Triliun Bos!
-
Gus Imin Minta Kominfo Perkuat Sistem Perlindungan Data Pribadi
-
Setelah Kemenkeu, KPK Kini Bidik LHKPN Pegawai Kemenhub dan Kementerian ESDM
-
Sosok Rionald Silaban, Orang Terkaya Anak Buah Sri Mulyani, Dibilang Asbun oleh Jusuf Hamka
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Viral Gerakan Tutup Rekening, BNI Janji Kembalikan Dana Gereja di Aek Nabara
-
Skandal Dana Umat di Aek Nabara, BNI Janji Dana Gereja Dikembalikan Sepenuhnya
-
Iran Kembali Tutup Selat Hormuz Sampai Waktu yang Tak Ditentukan, Gegara Ulah Trump
-
Pemerintah Segera Tutup Praktik Open Dumping di Seluruh TPA
-
Pemerintah Mulai Kaji Kereta Papua, Rute Sentani-Kota Jayapura Jadi Proyek Awal
-
Harga BBM Naik, Ini Warga RI yang 'Halal' Beli Bensin Subsidi
-
Permudah Akses Keuangan Pedagang, BTN Ekspansi Bisnis ke Ekosistem Koperasi Pasar
-
Lawan Imunitas Algoritma, Prof Harris: Masa Rokok Bisa Digugat, Kode Digital Tidak?
-
Ambisi Swasembada Gula 2028 Terganjal Mesin Tua dan Kiamat Lahan
-
Bos-bos BCA Kompak Serok Saham Sendiri Saat Harga Diskon, Apa Dampaknya?