Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Kemnaker menerapkan program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cw menjelaskan, program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan telah dilakukan di Teluk Bintuni, Papua Barat, sejak tahun 2021 lalu. Selain di Teluk Bintuni, program serupa juga dilakukan di Mimika, Papua Tengah.
"Program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan merupakan program terobosan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan berbasis pada potensi lokal. Potensi alam Papua yang melimpah, baik di atas tanah, bawah tanah, laut, dan bawah laut merupakan modal ekonomi yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Caswiyono Rusydie pada acara Rembuk Lokal Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni, Papua Barat, Jumat, (23/6/2023).
Ia menegaskan, butuh kolaborasi lintas-level pemerintah dan lintas-stakeholder untuk mengelola potensi SDA itu, terutama untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
"Program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini merupakan program kolaborasi lintas sektor dan melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, perguruan tinggi, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat", ucapnya.
Rembuk kawasan dihadiri oleh Kemnaker, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Bappeda dan berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, kepala-kepala Distrik dan kepala-kepala Kampung di Teluk Bintuni, para akademisi dari IPB University, Universitas Negeri Papua, Politeknik Pertanian Papua, pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, GIZ, dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat Teluk Bintuni.
Rembuk lokal kawasan dilakukan untuk membahas dan menyusun rencana strategis program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni. Program kolaborasi ini diselenggarakan di 3 kawasan, yaitu kawasan orang asli Papua di Pegunungan Merdey, kawasan orang asli papua di pesisir Masina, dan kawasan masyarakat multikultural Nusantara di Menimeri.
Rembuk lokal tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk mengembangkam program PKK Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni itu. Komitmen tersebut berisi beberapa kesempatan. Pertama, gagasan, inisiatif dan program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Kabupaten Teluk Bintuni yang telah berjalan selama setahun terakhir, mulai menunjukkan hasil awal yang menggembirakan dan patut dilanjutkan secara konsisten dan terpadu.
Kedua, para pihak yang hadir dalam Rembuk Lokal sepakat untuk melanjutkan kerja sama, kolaborasi, saling dukung, koordinasi dan sinergi dari kalangan yaitu:
Baca Juga: Ada 6 Penumpang Pesawat SAM Air saat Hilang Kontak di Ilaga Papua, Ini Jawab SAR Jayapura
- Pemerintah Pusat (terutama Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong, dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku dan Papua;
- Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat, Politeknik Pertanian Provinsi Papua Barat;
- Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
- Perusahaan Swasta dan BUMN yang beroperasi di wilayah Teluk Bintuni dan sekitar, serta lembaga GIZ;
- Membangun rantai pasok secara bertahap dan sistematis untuk produk buah merah, produk laut, pakan ternak, dan aneka produk Kawasan; dan
- Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan usaha TKM Kawasan.
Ketiga, program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan dari Kemnaker, Program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; perlu dikawal secara terpadu oleh semua pihak guna peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dalam suatu Kawasan.
Keempat, kelompok dan warga masyarakat yang terlibat dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan sepakat untuk ikut mengawal keberlanjutan program; serta saling bahu-membahu dan memahami bila terjadi kesulitan, serta hambatan dalam pelaksanaan program.
Kelima, para pihak sepakat untuk menyusun rencana strategis pengembangan kawasan di Kawasan Orang Asli Papua (OAP) Kawasan Pegunungan Merdey; OAP Kawasan Pesisir Masina; dan Masyarakat Kawasan Multikultur Nusantara Manimeri; Kabupaten Teluk Bintuni secara terpadu dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder.
Berita Terkait
-
Tim SAR Basarnas Mulai Evakuasi Pesawat SAM Air, Gunakan Heli Caracal TNI AU
-
Pesawat Caravan Jatuh di Yalimo Papua, Penyebabnya Belum Diketahui
-
5 Fakta Pesawat SAM Air Jatuh di Perbukitan Papua, Nasib Korban Masih Tanda Tanya
-
Cek Fakta: Detik-detik Pembebasan Pilot Susi Air, Akui Suruhan Negara Ini untuk Merdekakan Papua?
-
Ada 6 Korban, Ini Identitas Pilot-Copilot dan Empat Penumpang Pesawat SAM Air yang Jatuh di Papua
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Divonis Praktikkan Kartel Bunga, Pinjol Adakami dan Asetku Didenda Ratusan Miliar
-
KPPU Nyatakan 97 Pinjol Terbukti Lakukan Praktik Kartel, Jatuhkan Denda Rp755 Miliar
-
Orang Singapura Heran, Kok Bisa Harga BBM di Indonesia Stabil?
-
Krisis Energi Global, Menteri Bahlil Garansi: Kita Tidak Impor Solar, Bensin Hanya 50 Persen
-
Dukung Program Pemerintah, Kinerja BSI Solid Awal 2026
-
HIPMI Minta Penerapan Kebijakan Bea Keluar Batu Bara Diterapkan Fleksibel
-
Geopolitik Memanas, Pemerintah Klaim Ekonomi RI Tetap Tangguh
-
Tol Solo-Jogja Padat, Lalu Lintas Tembus 403 Ribu Kendaraan
-
Industri Kretek RI Terancam Punah Gegara Kebijakan Ini
-
Purbaya Akui Coretax Aneh dan Salah Desain, Curiga Sengaja Dibuat Kusut