Suara.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut, penurunan angka penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bukti kuatnya sistem pencegahan korupsi.
"Penurunan penindakan menunjukkan sistemnya semakin baik, orang tidak bisa melakukan korupsi atau pencurian, hal ini tentu bagus," ujar Luhut setelah menghadiri acara Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (18/7/2023).
Luhut juga memberikan tanggapan mengenai hanya terdapat tiga operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2023. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi semakin kuat dan kokoh.
"Jika tidak ada OTT, itu justru lebih baik. Itu artinya upaya pencegahan sudah lebih baik," tambahnya, seperti dikutip dari Antara.
Dia menegaskan bahwa OTT seharusnya bukan menjadi kebanggaan, karena menandakan adanya potensi celah korupsi.
Namun, Luhut juga menyoroti bahwa hal yang sering luput dari perhatian publik adalah besarnya anggaran yang dapat dihemat dan diselamatkan berkat sistem pencegahan yang dijalankan oleh KPK.
"Lihatlah penghematan yang berhasil dicapai, pajak naik hingga 47 persen. KPK terlibat dalam mengaudit semuanya, hitunglah berapa ratus triliun yang berhasil dihemat. Ini bukan hasil kerja kantor saya sendiri, saya hanya mengkoordinasikan semuanya, termasuk KPK dalam hal ini," ungkap Luhut.
Berita Terkait
-
Usut Korupsi Biaya Perjalanan Dinas, Kejati Lampung Segera Panggil Anggota DPRD Tanggamus
-
Hakim Tipikor Tolak Nota Keberatan Johnny G Plate!
-
Gaduh Penyelundupan 5 Juta Ton Nikel ke China, Luhut: Itu Tidak Susah Menelusurinya
-
Usut Kasus Dugaan Suap Dana PEN, KPK Periksa Bupati Muna dan Jajaran
-
5 Fakta Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng: Kejaksaan Agung Panggil Airlangga Hartarto, Negara Rugi 6 Triliun Lebih
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
LPS Ungkap Tabungan Masyarakat Masih Tumbuh, Simpanan di Bawah Rp100 Juta Naik 4,95 Persen
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%